BREAKING

Kamis, 19 Maret 2015

Polisi Tembak Satu Anggota KNPB, Satu Guru SD dan Satu Anggota KNPB Ditangkap

ist
Jayapura, Jubi � Di Kabupaten Yahukimo, Papua satu anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Isai Dapla (37) kena tembakan di dada dan Salomon Pahabol, ((47) seorang guru SD kena ditembakan di kaki kiri. Penembakan dilakukan oleh aparat kepolisian dari satuan Brimob yang dikirim dari Wamena. Dikabarkan pula, satu anggota KNPB Yahukimo atas nama Elias Kabak (40) ditangkap oleh aparat kepolisian di Yahukimo saat KNPB melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu diplomasi The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group(MSG).
Serius Suhuniap, Ketua KNPB Yahukimo, saat dihubungi Jubi (19/3/2015) membenarkan informasi tersebut. Dan dijelaskan, sesuai dengan instruksi KNPB Pusat untuk melakukan penggalangan dan guna mendukung diplomasi perjuangan Papua untuk mensuport ULMW untuk menjadi anggota resmi dalam MSG, melaluai aksi demo damai, doa puasa dan berupa material dan penggalangan dana sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Header advertisement
�Maka setelah kami terima instruksi dari KNPB Pusat, lalu melakukan pertemuan dan sepakati untuk membuka panggung terbuka. Dan pada  9-10 Maret 2015 KNPB Yahukimo buat panggung terbuka tepatnya di depan Ruko Putera Daerah Yahukimo melakukan aksi penggalangan dana dimulai tanggal 11-18 Maret 2015,� katanya kepada Jubi dari Yahukimo.
Dikatakan, tepatnya Kamis (19/3/2015) di mana KNPB wilayah Yahukimo umumkan untuk melakukan penutupan panggung penggalangan dana.
�Tadi kami hendak melakukan acara penutupan pada pukul 15.00 waktu Papua, dalam bentuk ibadah. Informasi penutupan pencarian dana yang dimaksud sudah koordinasi baik dengan Kapolres Yahukimo dan Jajarannya,�kata Serius.
Menjelang persiapan penutupan kegiatan pencarian dana, Polda Papua mengutus Brimob dan pagi tadi Brimob tiba dengan pesawat kecil lalu bersama aparat lain dari Polres Yahukimo menuju tempat kegiatan pada pukul 09.25 waktu Papua, lalu membongkar panggung serta sita beberapa barang milik KNPB Yahukimo, diantranya, spanduk, megaphon, spiker, toa, mick  dan kamera.
�Tidak hanya itu, aparat membubarkan massa yang hendak melakukan ibadah bersama dengan brutal. Dalam insiden tersebut satu anggota KNPB, Isai Dapla (37) kena tembakan di dada dan Salomon Pahabol, ((47) seorang guru SD kena ditembakan di kaki kiri. Juga Elias Kakab (40) anggota KNPB ditangkap dan ditahan di Polres Jayawijaya,� kata Suhuniap.
Sementara itu, Ones Suhuniap, sekretaris umum KNPB pusat melalui surat elektronik yang dikirim kepada Jubi membenarkan informasi tersebut.
�Benar, tadi ada penembakan terhadap dua orang. Masing-masing satu orang guru dan satunya lagi anggota KNPB. Juga satu anggota kami sudah ditangkap dan sedang ditahan di polres yahukimo. Maka itu, KNPB minta tindakan brutal dan tidak beretika kemanusiaan yang dilakukan oleh polda Papua terhadap Rakyat Papua Di Yahukimo. Kami minta agar Polda Papua harus bertanggungjawab,� katanya.
Sementara itu informasi dari Antara menyebutkan senjata api jenis revolver milik Kasat Intel Polres Yahukimo hilang dirampas massa saat membubarkan aksi yang dilakukan Massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan kelompok pro Papua merdeka.
Data yang dihimpun Antara, Kamis (19/3/2015), terungkap insiden itu berawal saat anggota KNPB sekitar pukul 10.30 WIT melakukan aksi pengumpulan dana.
Aksi yang dilakukan dikawasan komplek ruko Blok C Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo, itu dibubarkan oleh Waka Polres Yahukimo Kompol Supraptomo dengan menggerahkan anggota Brimob.
Bahkan anggota polisi sempat menggeluarkan tembakan peringatan namun massa melawan bahkan menggeroyok Ipda Budi Santoso dan menggambil senpi jenis revolver yang dibawanya.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige di Jayapura mengakui senpi milik anggota Polres Yahukimo hilang saat membubarkan aksi KNPB. �Memang benar ada senpi milik anggota yang hilang,� kata Kombes Patrige.(Arnold Belau/Dominggus Mampioper)

http://tabloidjubi.com/2015/03/19/polisi-tembak-satu-anggota-knpb-satu-guru-sd-dan-satu-anggota-knpb-ditangkap/

Kronologis Polisi Bubarkan Paksa di Yahukimo

Kronologis Yahukimo: 1 Anggota KNPB Di Tangkap Dan 2 Kena Tembakan Oleh Polisi dan Brimob, Bongkar Panggung Penggalangan Dana, Bubarkan Paksa


1 ANGGOTA KNPB DITANGKAP DAN 2 LAINNYA KENA TEMBAKAN OLEH POLISI DAN BRIMOB LALU POLISI DAN BRIMOB BONGKAR PANGGUNG PENGALANGAN DANA DAN BUBARKAN PAKSA.

West Papua National Committee (KNPB) Where VS Yakuhimo Territory Police, Kopassus, Army of the Republic of Indonesia
Photos From Edited Pasema Voice
Melalui Pesan yang di terima suarapasemablogspot.com,  Oleh Ketua KNPB Jubir Nasional Bazoka Logo kepada Suarapasema.blogspot.com bahwa Kerusuhan yang terjadi 19 Maret 2015 adalah benar namun Kronologis yang sebenarnya ini, Maka Suara Pasema Kebali Melakukan Postingan Ulang Sesuai Kronologis. Dibawa Ini.

KNPBNews : Yahukimo, Sesuai dengan Kebutuhan Perjuangan Papua Merdeka Media Nasional Rakyat Papua Barat-- Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Pusat Intruksikan Kepada Seluruh KNPB Setanah Papua Guna Mendukung Perjuangan Papua Merdeka Pada umumnya dan Khususnya Untuk mendukung Proses persatuan Gerakan Papua Merdeka yang telah terjadi beberapa waktu lalu di Vanuatu [ULMWP].
Maka KNPB Intruksikan Kepada KNPB Wilayah Setanah Papua Untuk Mendukung ULMWP Melalui Aksi Demo Damai, Melalui Doa-Puasa, Berupa Material & Pengalangan Dana Secara Terbuka sesuai kondisi wilayah masing-masing Guna Mendukung ULMWP.

KNPB Wilayah Yahukimo menerima informasi tersebut lalu melakukan pertemuan dan sepakati untuk membuka Panggung terbuka. Pada tanggal 9-10 Maret 2015. KNPB Yahukimo buat Panggung Terbuka Tempatnya Depan Lokasi Ruko Putra Daerah Yahukimo,

Aksi Pengumpulan Dana Oleh Rakyat Di Yahukimo Secara Resmi Mulai Tanggal 11-18 Maret 2015.
Tepatnya Hari Ini Kamis tanggal 19 Maret 2015 dimana KNPB Wilayah Yahukimo Umumkan Untuk Melakukan Penutupan Panggung Penggalangan Dana. Acara Penutupan yang dimaksud hendak Lakukan pada pukul 3 sore waktu yahukimo Dalam Bentuk Ibadah.
Informasi Penutupan Pencarian Dana yang dimaksud sudah koordinasi Baik dengan Kapolres Yahukimo dan Jajarannya. Hari Kamis Tanggal 19 Maret 215 menjelang persiapan penutupan kegiatan pencarian dana Polda Papua Mengutus Brimob Pada pagi hari tanggal 19 maret 2015 & Bersama Polres Yahukimo Menuju Tempat Kegiatan pada pukul 09.25 Waktu Yahukimo lalu Membongkar Panggung, Menyita Barang Milik KNPB antara lain : Spanduk, Megapon, Spiker, Toa, Mick & Kamera. Tidak hanya itu Namun Polisi & BRIMOB Membubarkan Paksa pada Rakyat.

Dalam insiden tersebut 2 Anggota KNPB Terluka Kena Tembakan BRIMOB.
Sementara masih dirawat Di Rumah Sakit Yahukimo.


KNPB Minta tindakan Brutal & Tidak Beretika Kemanusiaan Polda Papua terhadap Rakyat Papua Di Yahukimo harap Dipertanggung Jawabkan.

Sekian Dan Terima Kasih.
                                                                                        West Papua Laa- Pago 19 Maret 2015



Badan Pengurus Pusat


Komite Nasional Papua Barat [KNPB].
Ones Suhuniap                         Bazoka Logo


Sekum.                                   Jubir Nasional

Rabu, 18 Maret 2015

2 ANGGOTA KNPB YAHUKIMO KENA LUKA TEMBAK APARAT TNI/POLRI , 1 ANGGOTA KNPB DI TAHAN

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo VS Kemana Polisi, Kopasus, TNI Republik  Indonesia
Foto From Edited Suara Pasema
SUARA CENDRAWASIH KOLAITAGA  Yahukimo - Dalam angka mendukung kegiatan FWPC rakyat Papua Yahukimo mengadakan pengalangan dana untuk kebutuhan perjuangan papua merdeka FWPC  di lapangan yahukimo.  Kamis , 19 Maet 2015. pukul 09.00 Pagi.

Jubi Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bazoka Logo Melalui Telpon kepada Suara Kolaitaga Bahwa. kegiatan yang diadakan oleh KNPB Wilayah Yahukimo guna mencari dana untuk memberi dukungtan kepada FWPC, Namun dalam hal ini aparat dari satuan Kepolisian Yahukimo besama Apaat TNI Membubarkan paksa kegiatan tersebut.

Lanjut Logo "" Saat pembubaran 2 anggota KNPB terkena luka Tembak oleh Militer Indonesia, dan 7 Anggota KNPB Di tangkap. 

Sekitar Jam 11 :00 6 Anggota KNPB di bebaskan sedangkan 1 masih ditanah, Kami sama sekali tidak menganggu aktifitas Negara Indonesia di Yahukimo''

''Sekretariatan KNPB Wilayah Yahukimo di Rusak oleh Aparta TNI/POLRI dan barang-barang disita ,sampai saat ini belum juga di kembalikan'' Kata Logo"

Rakyat Papua Yahukimo meminta Bebaskan 1 Anggota KNPB yang di tanah oleh Polres Yahukimo dan meminta pertanggungjawabkan pembubaran kegiatan Rakyat Papua saat melakukan pengalangan dana untuk kebutuhan perjuangan papua FWPC. 

Kami sama sekali tidak mengacaukan aktifitas Indonesia di Yahukimo' yang kami tuntutkan disini hanya Kemerdekaan Bagi rakyat Papua Barat'

Jika dalam media yang mengatakan Aparat anggota TNI/POLRi yang dibunug oleh Rakyat Papua Yahukimo adalah pembohongan Publik, dan hanya mau menjatukan nama KNPB sebagai organisasi pengacau keaman atau organisasi Teroris '' Tegas Logo"

Rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke hanya meminta Hak Menetukan Nasib Sendiri adalah Solusi terbaik Untuk rakyat Papua Barat ' Logo:

Kronologis kejadian akan menyusung'


MEPA KOLAITAGA

Selasa, 17 Maret 2015

KNPB-PRD TIMIKA: SECARA REMI MULAI SOSIALISASI HASIL ULMWP

Pengurus KNPB-PRD serta Ketua-ketua Sektor dan Rayon menggelar ibadah dan sosialisasi Hasil Deklarasi  ULMWP (Foto: Juru Kamera Domi)
TIMIKA�Mulai hari ini selasa (17/03/2015) sampai tiga bulan kedepan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Timika   secara resmi sosialisasi hasil dekrarasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di secara terbuka.

KNPB-PRD Wilayah Timika melakukan Ibadah pembukaan Sosialisasi hasil Deklarasi ULMWP pada pukul 09:30 Waktu Papua Barat di kantor Sekertariat KNPB-PRD Wilayah Bomberay, ibadah dan sosialisasi berjalan aman  lancar.

Renungan Pembukaan Ibadah Sosialisasi di Pimpin langsung oleh Pdt. Daniel Bagau selaku  komisi Agama Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Bomberay, intinya bahwa Rakyat Papua jangan takut dan bimbang Percaya sama Tuhan agar tetap kuat dalam memperjuangkan pembebasan kedaulatan bangsa West Papua dari tangan Kolonialisme, Kapitalisme dan Militerisme Indonesia.

Pdt. D. Bagau dalam kotbanya menyatakan bahwa kita punya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita maka, kita juga patut bersyukur dan mengembah mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita.

Ibadah tersebut dibacakan ayat Alkitab terdapat ( Amsal 1:15-16) menyatakan bahwa � hai anakku janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu  dari pada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah�. ayat ini  menguatkan Rakyat Papua harus  iman  tetap kuat jangan mudah terpancing dengan kejahatan dunia seperti Indonesia.

Sosialisasi secara nasional dilakukan pada Senin (02/03/15) kemarin, dan sosialisasi untuk wilayah Bomberay secara resmi hari ini dibuka secara umum dan selanjutnya akan sosialisasi dengan organisasi Perjuangan lainnya seperti Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) bersama-sama dengan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) akan melakukan sosialisasi seluruh papua selama tiga bulan kedepan, tutur ketua KNPB Wilayah Timika Steven Itlay saat Pembukaan sosialisasi ULMWP.

Steven menjelaskan sosialisasi akan berjalan terus selama tiga bulan kedepan dan untuk mengetahui wadah ULMWP ini kepada Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia secara umum baik Pihak gereja, Lsm, Pihak Pemerintah dalam hal Eksekutif Yudikatif dan Legislatif secara nasional dan internasional.

Tujuan ULMWP lahir untuk mendorong West Papua masuk dalam anggota MSG. ULMWP saat proses penjatuhan semua faksi perjuangan, pemimpim Papua barat dilakukan pada tahun 2014 lalu. Wadah yang disepakati adalah ULMWP di pilih secara demokrasi.  Untuk mendorong Agenda utama ULMWP adalah: �Hak Menentukan Nasib sendiri,  Pelanggaran Ham Papua,  Negosiasi Tingkat Tinggi Internasional seperti MSG dan lainnya.

Pada tanggal 5 Februari 2015, secara resmi ULMWP telah mendaftarkan proposal ke sekretariat MSG di Vanuatu. (KNPB-PRD-Timika)





Senin, 16 Maret 2015

Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969

 Ketika Jenderal TNI (Purn) Mengatakan Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

�Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,� kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014.
Cover buku Jangan Lepas Papua (Jubi/Mawel Benny)
Cover buku Jangan Lepas Papua (Jubi/Mawel Benny)
 
Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008 bertepatan dengan peluncuran International Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Gerakan sipil kota ini berhasil memobilisasi ribuan masa rakyat. Kampanye tertutup hingga terbuka meluas ke seluruh wilayah Papua walaupun kini militer dan polisi sudah membatasi gerakan mobilisasi massa para aktivis muda yang radikal ini.

Pembatasan itu tidak membatasi kampanye mereka. Suara mereka masih menggema di jalan-jalan, di kampung-kampung di seluruh wilayah Papua. �Refredum�� teriak orator kemudian dibalas massa aksi �yes� hingga berulang kali setiap kali ada aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar maupun kecil. Tembok-tembok di kota Jayapura tidak sulit kita temukan kata �Refredum�. Kata itu kiranya menjadi familiar di kalangan akar rumput.

Gerakan perjuangan yang kebanyakan digalang anak muda ini menjadi perhatian khusus aparat negara, sorotan media pemberitaan dan perbincangan publik dan kalangan aktivis Papua Merdeka. Sebagian aktivis Papua, kelompok pro integrasi dan pemerintah Indonesia memastikan kampanye referendum satu agenda yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dengan beragam alasan.

Aktivis pro Papua merdeka beralasan Papua belum masuk ke dewan dekolonisasi PBB. Banyak pertanyaan, apa prosesnya dan sebagainya mempersoalkannya? Karena itu, sejumlah kelompok yang kebetulan bergabung atau berafiliasi dengan faksi politik Papua Merdeka yang lain terang-terangan menentang agenda referedum. Referedum dilihat sebagai agenda yang tidak mungkin dan sulit membawa Papua lepas dari Indonesia.

Kemudian, kelompok pro Indonesia mengatakan referedum suatu yang mustahil. Status Papua sudah final, menjadi bagian integral dari NKRI melalui PEPERA 1969. Catatan hasil PEPERA pada 19 November 1969 dengan nomor 2054 menjadi intrumen mereka mengatakan masalah Papua sudah final. Karena itu, gerakan sipil pro integrasi muncul untuk mempertahankan status final itu. Barisan Merah Putih (BPM) dan mungkin Lembaga Mis Reclaserring Indonesia (LMRI) bagian dari itu. �Kami akan rekrut 9.000 anggota di seluruh Papua,� kata Komando LMRI Imam Safey kepada penulis dalam satu wawancara di Waena, Kota Jayapura.

Gerakan pro Integrasi itu tentunya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kekuatan militer. Pemerintah Jakarta memasok ribuan pasukan ke Papua memback-up pasukan yang ada di Papua. Puluhan orang Papua pro kemerdekaan dan warga sipil menjadi korban, termasuk puluhan anggota KNPB yang terang-terangan kampanye referedum. Sebagian dari mereka menjadi tahanan politik di seluruh wilayah Papua, misalnya Jayapura, Nabire dan Jayawijaya.

Puluhan anggota KNPB ditangkap, ditahan, diinterogasi, dianiya, diadili, dipenjarakan dan bahkan dibunuh. Kata Agust Kossay, 29 anggota KNPB tewas di tangan TNI/POLRI Indonesia. Mereka tertembak saat melaksanakan aksi damai maupun tidak melakukan aksi, tertembak mati karena sudah ditargetkan seblumnya dengan kecurigaan dan kebencian, namun mereka tidak pernah mundur dengan slogannya �Lawan. Kita harus mengahiri. Referedum Solusi untuk Papua�.

Kata Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, upaya negara melalui militer mempertahankan Papua dengan kekerasan itu membuka jalan menjawab aspirasi aktivis Papua yang menuntut refrredum. Korban yang terus berjatuhan bisa mengundang reaksi dunia internasional yang sudah berkoar-koar di beberapa negara. Reaksi itu bisa datang melalui berbagai cara, tergantung situasi Papua dalam kekuasaan Indonesia. Indonesia jahat atau tidak, menentukan campur tangan asing.

�Mungkinkan Papua akan lepas seperti Timor Timur melalui suatu referendum? Peluang itu bukan tidak mungkin,� kata mantan kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 ini dalam bukunya, �Jangan lepas Papua,Mencermati Pelaksaan Operasi Militer di Papua, Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM�.

Bagaimana proses referedum yang kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dan bisa memerdekan Papua? Apakah Papua bisa mengikuti Jejak Timor-Timur yang menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Refrendum? Kata Jenderal, peluang itu sangat terbuka, tergantung sikap Indonesia dan respon orang Papua, terutama aktivis Papua Merdeka terhadap tindakan Indonesia yang kian nampak pelanggaran HAMnya.

Katanya, referedum bisa berjalan lancar dengan cara mengugat PEPERA 1969. Aktivis Papua bukan negara, tentunya tidak bisa mengugat, namun dengan alasan ada pelanggaran HAM, negara-negara lain bisa saja membantu orang Papua mengugat PEPERA. Negara-negara yang konsen terhadap isu HAM dan negara-negara yang menjadi basis diplomasi aktivis Papua bisa mengugatnya.

Kata Jenderal yang mendalami ilmu hukum HAM ini, ada dua kelompok negara yang berpotensi besar membantu Papua mengugat PEPERA. Pertama, negara-negara kecil yang selama ini sudah menunjukan sikap mendukung Papua. Negara-negara itu tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasific dan Afrika yang selama ini menyuarakan pelanggaran HAM. Negara-negara itu antara lain Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon dan sejumlah negara Afrika seperti Anggola, Saotome dan Mozambik.

Negara-negara ini bisa saja membantu gugat PEPERA namun potensinya sangat kecil. Karena, menggugat hingga menyelenggarakan refredum itu membutuhka biaya yang tidak sedikit. �Sebagai negara mereka bisa mengajukan gugatan tetapi negara-negara kecil ini tidak mungkin mendukung pembiayaannya,� tulis mantan Jendral bintang dua ini dalam buku yang mencerahkan dan buku suatu pengakuan seorang militer terhadap pelanggaran HAM di Papua ini.

Kedua, Negara-negara besar yang memiliki anggaran besar. Negara-negara besar ini bisa membantu Papua dengan dua kepentingan. Kepentingan membela kemanusiaan manusia Papua dan kepentingan sumber ekonomi di Papua. Negara-negara ini sangat berkepentingan. Mereka bisa menyokong aktivis Papua, mengajukan gugatan dan menyelengarakan refredum.

��yang perlu diwaspadai adalah negara-negara kaya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Papua dan Indonesia, misalnya untuk alasan ekonomi. Apa lagi sejumlah kalangan menyebutkan bahwa LSM-LSM di AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda, Irlandia, Belgia�, makin banyak yang memberikan dukungan kepada OPM,� katanya.

Karena itu, mantan Kepala Intelijen Negara ini mengingatkan pemerintah, terutama alat Negara yang berusaha mempertahankan Papua melalui tindakan bersenjata harus waspada. Negara harus merubah pendekatan, bukan membantah dengan alasan regulasi nasional. Alasan hukum nasional itu sulit dijadikan tameng bila berhadapan dengan negara luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan HAM.
Pihak luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan hukum HAM bisa saja menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kata jenderal bukan tidak mungkin Papua mengikuti jejak Timor Timur. Karena itu, kata sang Jenderal, pemerintah perlu evaluasi pengiriman pasukan dan evaluasi UU TNI.

Pernyataan jenderal ini sesuguhnya menginpirasi kedua belah pihak. OPM maupun pemerintah Indonesia untuk bertindak mewujudkan tujuannya. Pemerintah yang ingin mempertahankan Papua dengan konsep Papua bagian dari NKRI harus melaksanakan usulan jenderal untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan terhadap gerakan Papua merdeka atau semuanya melalui dialog Jakarta Papua yang di perjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP).

Kemudian, kalau usulan itu tidak diterima dan dilakukan, proses yang disampaikan sang jenderal, bagaimana mengugat PEPERA dan Refrendum itu dapat dimanfaatkan aktivis Papua Merdeka. Aktivis Papua bisa saja melakukan pemantauan pelanggaran HAM, melaporkan, mengudang simpati negara-negara yang dimaksud membantu proses. �Bukan hal yang tidak mungkin,� katanya. (Mawel Benny)

Sumber : Jubi

Ketika Jenderal TNI (Purn) Mengatakan Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

Cover buku Jangan Lepas Papua (Jubi/Mawel Benny)
Jayapura, Jubi � �Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,� kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014.
Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008 bertepatan dengan peluncuran International Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Gerakan sipil kota ini berhasil memobilisasi ribuan masa rakyat. Kampanye tertutup hingga terbuka meluas ke seluruh wilayah Papua walaupun kini militer dan polisi sudah membatasi gerakan mobilisasi massa para aktivis muda yang radikal ini.
Pembatasan itu tidak membatasi kampanye mereka. Suara mereka masih menggema di jalan-jalan, di kampung-kampung di seluruh wilayah Papua. �Refredum�� teriak orator kemudian dibalas massa aksi �yes� hingga berulang kali setiap kali ada aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar maupun kecil. Tembok-tembok di kota Jayapura tidak sulit kita temukan kata �Refredum�. Kata itu kiranya menjadi familiar di kalangan akar rumput.
Gerakan perjuangan yang kebanyakan digalang anak muda ini menjadi perhatian khusus aparat negara, sorotan media pemberitaan dan perbincangan publik dan kalangan aktivis Papua Merdeka. Sebagian aktivis Papua, kelompok pro integrasi dan pemerintah Indonesia memastikan kampanye referendum satu agenda yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dengan beragam alasan.
Aktivis pro Papua merdeka beralasan Papua belum masuk ke dewan dekolonisasi PBB. Banyak pertanyaan, apa prosesnya dan sebagainya mempersoalkannya? Karena itu, sejumlah kelompok yang kebetulan bergabung atau berafiliasi dengan faksi politik Papua Merdeka yang lain terang-terangan menentang agenda referedum. Referedum dilihat sebagai agenda yang tidak mungkin dan sulit membawa Papua lepas dari Indonesia.
Kemudian, kelompok pro Indonesia mengatakan referedum suatu yang mustahil. Status Papua sudah final, menjadi bagian integral dari NKRI melalui PEPERA 1969. Catatan hasil PEPERA pada 19 November 1969 dengan nomor 2054 menjadi intrumen mereka mengatakan masalah Papua sudah final. Karena itu, gerakan sipil pro integrasi muncul untuk mempertahankan status final itu. Barisan Merah Putih (BPM) dan mungkin Lembaga Mis Reclaserring Indonesia (LMRI) bagian dari itu. �Kami akan rekrut 9.000 anggota di seluruh Papua,� kata Komando LMRI Imam Safey kepada penulis dalam satu wawancara di Waena, Kota Jayapura.
Gerakan pro Integrasi itu tentunya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kekuatan militer. Pemerintah Jakarta memasok ribuan pasukan ke Papua memback-up pasukan yang ada di Papua. Puluhan orang Papua pro kemerdekaan dan warga sipil menjadi korban, termasuk puluhan anggota KNPB yang terang-terangan kampanye referedum. Sebagian dari mereka menjadi tahanan politik di seluruh wilayah Papua, misalnya Jayapura, Nabire dan Jayawijaya.
Puluhan anggota KNPB ditangkap, ditahan, diinterogasi, dianiya, diadili, dipenjarakan dan bahkan dibunuh. Kata Agust Kossay, 29 anggota KNPB tewas di tangan TNI/POLRI Indonesia. Mereka tertembak saat melaksanakan aksi damai maupun tidak melakukan aksi, tertembak mati karena sudah ditargetkan seblumnya dengan kecurigaan dan kebencian, namun mereka tidak pernah mundur dengan slogannya �Lawan. Kita harus mengahiri. Referedum Solusi untuk Papua�.
Kata Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, upaya negara melalui militer mempertahankan Papua dengan kekerasan itu membuka jalan menjawab aspirasi aktivis Papua yang menuntut refrredum. Korban yang terus berjatuhan bisa mengundang reaksi dunia internasional yang sudah berkoar-koar di beberapa negara. Reaksi itu bisa datang melalui berbagai cara, tergantung situasi Papua dalam kekuasaan Indonesia. Indonesia jahat atau tidak, menentukan campur tangan asing.
�Mungkinkan Papua akan lepas seperti Timor Timur melalui suatu referendum? Peluang itu bukan tidak mungkin,� kata mantan kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 ini dalam bukunya, �Jangan lepas Papua,Mencermati Pelaksaan Operasi Militer di Papua, Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM�.
Bagaimana proses referedum yang kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dan bisa memerdekan Papua? Apakah Papua bisa mengikuti Jejak Timor-Timur yang menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Refrendum? Kata Jenderal, peluang itu sangat terbuka, tergantung sikap Indonesia dan respon orang Papua, terutama aktivis Papua Merdeka terhadap tindakan Indonesia yang kian nampak pelanggaran HAMnya.
Katanya, referedum bisa berjalan lancar dengan cara mengugat PEPERA 1969. Aktivis Papua bukan negara, tentunya tidak bisa mengugat, namun dengan alasan ada pelanggaran HAM, negara-negara lain bisa saja membantu orang Papua mengugat PEPERA. Negara-negara yang konsen terhadap isu HAM dan negara-negara yang menjadi basis diplomasi aktivis Papua bisa mengugatnya.
Kata Jenderal yang mendalami ilmu hukum HAM ini, ada dua kelompok negara yang berpotensi besar membantu Papua mengugat PEPERA. Pertama, negara-negara kecil yang selama ini sudah menunjukan sikap mendukung Papua. Negara-negara itu tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasific dan Afrika yang selama ini menyuarakan pelanggaran HAM. Negara-negara itu antara lain Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon dan sejumlah negara Afrika seperti Anggola, Saotome dan Mozambik.
Negara-negara ini bisa saja membantu gugat PEPERA namun potensinya sangat kecil. Karena, menggugat hingga menyelenggarakan refredum itu membutuhka biaya yang tidak sedikit. �Sebagai negara mereka bisa mengajukan gugatan tetapi negara-negara kecil ini tidak mungkin mendukung pembiayaannya,� tulis mantan Jendral bintang dua ini dalam buku yang mencerahkan dan buku suatu pengakuan seorang militer terhadap pelanggaran HAM di Papua ini.
Kedua, Negara-negara besar yang memiliki anggaran besar. Negara-negara besar ini bisa membantu Papua dengan dua kepentingan. Kepentingan membela kemanusiaan manusia Papua dan kepentingan sumber ekonomi di Papua. Negara-negara ini sangat berkepentingan. Mereka bisa menyokong aktivis Papua, mengajukan gugatan dan menyelengarakan refredum.
��yang perlu diwaspadai adalah negara-negara kaya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Papua dan Indonesia, misalnya untuk alasan ekonomi. Apa lagi sejumlah kalangan menyebutkan bahwa LSM-LSM di AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda, Irlandia, Belgia�, makin banyak yang memberikan dukungan kepada OPM,� katanya.
Karena itu, mantan Kepala Intelijen Negara ini mengingatkan pemerintah, terutama alat Negara yang berusaha mempertahankan Papua melalui tindakan bersenjata harus waspada. Negara harus merubah pendekatan, bukan membantah dengan alasan regulasi nasional. Alasan hukum nasional itu sulit dijadikan tameng bila berhadapan dengan negara luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan HAM.
Pihak luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan hukum HAM bisa saja menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kata jenderal bukan tidak mungkin Papua mengikuti jejak Timor Timur. Karena itu, kata sang Jenderal, pemerintah perlu evaluasi pengiriman pasukan dan evaluasi UU TNI.
Pernyataan jenderal ini sesuguhnya menginpirasi kedua belah pihak. OPM maupun pemerintah Indonesia untuk bertindak mewujudkan tujuannya. Pemerintah yang ingin mempertahankan Papua dengan konsep Papua bagian dari NKRI harus melaksanakan usulan jenderal untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan terhadap gerakan Papua merdeka atau semuanya melalui dialog Jakarta Papua yang di perjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP).
Kemudian, kalau usulan itu tidak diterima dan dilakukan, proses yang disampaikan sang jenderal, bagaimana mengugat PEPERA dan Refrendum itu dapat dimanfaatkan aktivis Papua Merdeka. Aktivis Papua bisa saja melakukan pemantauan pelanggaran HAM, melaporkan, mengudang simpati negara-negara yang dimaksud membantu proses. �Bukan hal yang tidak mungkin,� katanya. (Mawel Benny)

Topan Pam Melanda Vanuatu, Ini Seruan Duka Rakyat Papua

Topan Pam Melanda Vanuatu, Ini Seruan Duka Rakyat Papua
Badai topan melanda Vanuatu (Foto: Ist)


JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Lebih dari 40 orang di negara Vanuatu dilaporkan meninggal dunia akibat terjangan badai topan, Sabtu (14/3/2015). Bencana alam yang meluluhlantakkan Vanuatu, mengundang keprihatinan dan duka mendalam berbagai pihak, tak terkecuali orang Papua.

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F Yeimo, mengatakan, laporan yang diterima menyebutkan, badai Topan Pam yang melanda Vanuatu membawa korban nyawa, selain pepohonan, fasilitas umum dan rumah-rumah warga di sana roboh.

�Kondisi memprihatinkan tengah dialami rakyat Vanuatu, dan kami pun ikut berduka cita,� ujarnya kepada suarapapua.com, melalui telepon seluler, Minggu sore.

KNPB menyerukan, �Rakyat West Papua untuk ikut berduka secara nasional, serta menaikan doa keselamatan dan penghiburan pada rakyat Vanuatu, semoga Tuhan pemilik hidup dan alam semesta memberi penguatan dan hiburan.�

Duka mendalam rakyat Vanuatu, kata Yeimo, duka bagi orang West Papua. Karena itu, KNPB bersama rakyat wajib menundukkan kepala sembari mendoakan puluhan orang Vanuatu yang menjadi korban Topan Pam sejak Jumat (12/3/2015).

�Kami bangsa Papua Barat yakin dibalik bencana alam ini, Tuhan memiliki rencana terbesar bagi bangsa Vanuatu yang terus menjadi ujung tombak eksistensi Melanesia di Pasifik,� ujar Yeimo seraya berduka atas bencana tragis yang menimpa masyarakat Vanuatu.

Ia mengajak orang Papua untuk mendoakan rakyat Vanuatu. Doa menjadi sangat penting bagi keselamatan sesama di negara Vanuatu.

Laporan Reuters sebagaimana dilansir cnnindonesia.com edisi Sabtu (14/3/2015) kemarin, badai Topan dengan angin berkecepatan hingga 250 kilometer per jam telah meluluhlantakkan sebagian wilayah Vanuatu, hingga memakan korban jiwa.

Saksi mata melihat topan kategori 5 bernama Pam ini menghasilkan gelombang air laut hingga setinggi 4 meter, menyebabkan banjir di ibukota Port Villa pada Jumat malam.

Dampak lain dari angin kencang yang menghantam ibukota Vanuatu, sebagian besar jaringan komunikasi di sana terputus. Warga sulit terjebak, juga sulit berkomunikasi ke luar.

Alice Clements, juru bicara untuk lembaga bantuan anak PBB, UNICEF, mengungkapkan kekhawatiran dari dampak badai Topan yang menerjang Vanuatu.

Menurutnya, topan tersebut seperti bom yang meledak di tengah kota. �Dunia seperti mau kiamat. Seperti bom yang meledak di tengah kota. Tidak ada listrik dan air.�

Alice mengaku mendengar laporan bahwa banyak korban tewas dan terluka akibat badai Topan. Juga, banyak warga di sana minta bantuan untuk menyelamatkan diri mereka.

Selain itu, atap-atap rumah beterbangan saat warga mencoba mencari tempat perlindungan. Sebagian orang terjebak di dalam rumah tanpa atap karena angin kencang masih mengamuk.

Bahkan, ada ribuan anak yang terjebak dalam situasi tersebut. Ini karena sekitar 260 ribu warga di Vanuatu tinggal di bangunan yang mudah roboh.

Sesaat terjadi Topan, Badan Manajemen Bencana Vanuatu mengeluarkan peringatan �merah� untuk beberapa tempat di berbagai provinsi.

Hari ini, Tim SAR dan pemulihan dari PBB direncanakan tiba di lokasi bencana. Tetapi terkendala dengan masih ditutupnya bandara akibat badai topan.

Sementara itu, Pemerintah Vanuatu telah menyatakan keadaan darurat di Provinsi Shefa, yang mencakup ibukota Port Vila. Kemungkinan besar Vanuatu juga dinyatakan dalam keadaan darurat nasional.

�Deklarasi ini hanya dibuat di Shefa, karena tidak mungkin untuk mendapatkan informasi dari provinsi lain. Tetapi, kami harus mengantisipasinya dari sekarang dengan melakukan survey udara,� kata Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu, Minggu (15/3/2015) sebagaimana dilaporkan Radio New Zealand.

Menurutnya, Topan Pam ini bencana terbesar yang terjadi di Vanuatu dan tentu memerlukan respon internasional secara besar-besaran.

Dampak badai topan meluas ke negara tetangga Vanuatu, seperti Papua Nugini, Selandia Baru dan Kepulauan Solomon.

Di PNG, misalnya, dilaporkan, satu orang warga setempat telah meninggal akibat topan. Sementara, akses di berbagai tempat juga terputus.

Topan ini tercatat sebagai badai paling parah yang mendera di tengah Pasifik sejak tahun 1987. Beberapa lembaga bantuan bahkan menyandingkannya dengan kekuatan Topan Haiyan yang menghantam Filipina tahun 2013 dan menewaskan lebih dari 6.000 orang.

Hanya, belum ada laporan resmi soal kondisi badai, termasuk jumlah korban, juga efek Topan Pam yang dirasakan negara tetangga lainnya.

MARY

Sumber : www.suarapapua.com

Jumat, 13 Maret 2015

KNPB : SERUAN DUKA NASIONAL WEST PAPUA UNTUK VANUATU

Bersama rakyat West Papua, KNPB ikut menundukkan kepala dalam duka dan doa terhadap puluhan saudara/i kita rakyat Vanuatu yang menjadi korban Topan Pam. Kami menyeruhkan rakyat West Papua untuk ikut berduka secara nasional, serta menaikan doa keselamatan dan penghiburan pada rakyat Vanuatu, semoga Tuhan pemilik hidup dan alam semesta memberi penguatan dan hiburan.

Kami yakin dibalik bencana alam ini, Tuhan memiliki rencana terbesar bagi bangsa Vanuatu yang terus menjadi ujung tombak eksistensi Melanesia di Pasifik.

Tuhan senantiasa memberkati rakyat Vanuatu.
Duka kami yang sangat mendalam untukmu saudara-saudari kami.

Port Numbay, 14 Maret 2015
Victor Yeimo
Ketua KNPB

Jumat, 06 Maret 2015

Ones Suhuniap: Kepolisian Membubarkan Seminar ULMWP Adalah Tindakan Kekanak-Kanakan

Sekertaris Umum KNPB, Ones Suhuniap (Foto: Ist)
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Tindakan Polda Papua melalui Polresta Kota Jayapura yang melakukan pembubaran paksa seminar The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Jayapura dan menangkap 2 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan satu warga Papua adalah tidakan kekanak-kanakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Umum KNPB, Ones Suhuniap dalam pernyataan tertulis yang diberikan suarapapua.com, Jumat (03/03/15) sore ini.

"Undang-Undang Dasar 45 tahun 1998 pasal 28 telah menjamin setiap orang berhak menyampaikan pendapat, hak berkumpul dan berserikat di tempat umum, dan berhak mengungkapkan pendapat di muka umum," tulis Ones. (Baca: Sekjen ULMWP: Pendekatan Indonesia di MSG Menggunakan Uang Darah)

Ones menilai, tindakan aparat kepolisian tidak dapat dibenarkan karena melanggar undang-undangnya sendiri.

Ones menambahkan, tidakan Kepolisian telah melawan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga kepolisian telah melakukan kekerasan pada saat seminar kemarin di Jayapura. Apa lagi kegiatan seminar adalah hal yang tidak melanggar hukum karena ini kegiatan ilmiah. (Baca: Tokoh Perempuan Papua Berharap Rakyat Papua Bersatu di Dalam ULMWP)

Ones berharap, Polda Papua segera hentikan penunggangan ruang demokrasi di Papua. Jika Kepolisian terus melakukan pembungkaman di Papua maka kami akan mengumumkan kepada dunia bahwa kedudukan NKRI di Papua Barat adalah kolonial dan penjajah.

"Tidakan pembubaran paksa terhadap kegiatan ilmiah seperti seminar ULMWP merupakan tidakan penjajahan dan militeristik sangat genital di Papua Barat." tulis Ones di akhir pernyataan tertulisnya.


MIKAEL KUDIAI

Sumber : www.suarapapua.com

Polisi Melakukan Teror Bom dan Pembongkaran Kantor KNPB Merauke

Ketua PRD Wilayah Ha-anim, Pangkrasia Yeem (Foto: Ist)
MERAUKE, SUARAPAPUA.com --- Polisi melakukan teror bom dan pembongkaran Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Merauke secara brutal pada, Kamis (5/3/2015) malam.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris Umum KNPB, Ones Suhuniap kepada suarapapua.com, Jumat (06/03/15) sore ini.

Ones mengatakan, kejadian tersebut berawal pada pukul 18.00 sore, salah satu anggota KNPB menemukan karton yang ditempatkan persis di depan pagar Sekretariat KNPB. Karena merasa curiga, salah satu anggota KNPB ini melapor ke Polres Merauke.

Lalu, lanjut Ones, gabungan Polisi dengan jumlah banyak datang dan menjinakan barang tersebut. Ternyatan barang itu adalah bom. Kemudian pada pukul 23:10, Polisi masuk Sekretariat KNPB dan merusak semua  barang-barang secara brutal.

Ketua PRD Wilayah Ha-anim, Pangkrasia Yeem mengatakan bahwa teror dan pembongkaran itu merupakan bentuk penguasa kolonial yang sedang kalang kabut menghadapi gerakan damai yang dilakukan rakyat West Papua di Merauke.

"Sudah sejak lama mereka berusaha mengkriminalkan PRD dan KNPB di Merauke, teror bom adalah murni perbuatan Militer Indonesia untuk menakuti kami. Pembongkar kantor tersebut adalah cara mereka untuk memperlambat perjuangan kami, tetapi kami tidak akan mundur," tegas Pangkrasia.

Panggrasia juga mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh TNI/Polri adalah mencabut papan nama sekretariat KNPB dan PRD Wilayah Merauke, mengambil semua spanduk, satu buah bendera KNPB, satu buah wite bord, dokumen-dokumen, dua buah tas, dan mencabut semua gambar-gambar, semua disita dan dibawa.


MIKAEL KUDIAI

Sumber : www.suarapapua.com

KANTOR KNPB WILAYAH MERAUKE KEMBALI DI TEROR OLEH APARAT MILITER KEPOLISIAN MERAUKE

'Teror Bom dan Pembongkaran Kantor KNPB oleh Polisi di Merauke
Foto Terod Militer NKRi di kantor KNPB Merauke 

Tadi malam (5/3/2015) kota Merauke digegerkan dengan teror bom dan pembongkaran kantor KNPB oleh gabungan TNI dan Polri. Awalnya, pada pukul 6.00 sore, salah satu anggota KNPB menemukan karton yang ditempatkan persis di depan pagar kantor KNPB. Karena merasa curiga, pengurus KNPB melapor ke Polres Merauke. Lalu, gabungan TNI dan Polri serta Tim Gegana datang dan menjinakkan bom tersebut. Pada pukul 10:24 malam, Bom diledakan Polisi di depan kantor. Kemudian pada pukul 11.10, Polisi masuk kantor KNPB dan merusak kantor. Semua barang-barang kantor dirusak secara brutal oleh Polisi. Saat ini, seluruh anggota Parlemen Rakyat Daerah Merauke sedang berkumpul untuk menuntut Polisi atas kejadian teror dan pembongkaran. Ketua PRD Wilayah Ha-anim, Ibu Pangkrasia Yeem menyatakan bahwa teror dan pembongkaran itu merupakan bentuk penguasa kolonial yang sedang kalang kabut menghadapi gerakan damai yang dilakukan rakyat West Papua di Merauke. "Sudah sejak lama mereka berusaha mengkriminalkan PRD dan KNPB di Merauke, teror bom adalah murni perbuatan Militer Indonesia untuk menakuti dan pembongkar kantor kantor perjuangan sipil, tetapi kami tidak akan mundur," tegas ibu Pangkrasia.'

West Papua National Committee [KNPB]
Tadi malam (5/3/2015) kota Merauke digegerkan dengan teror bom dan pembongkaran kantor KNPB oleh gabungan TNI dan Polri.


Awalnya, pada pukul 6.00 sore, salah satu anggota KNPB menemukan karton yang ditempatkan persis di depan pagar kantor KNPB. Karena merasa curiga, pengurus KNPB melapor ke Polres Merauke. Lalu, gabungan TNI dan Polri serta Tim Gegana datang dan menjinakkan bom tersebut.


Pada pukul 10:24 malam, Bom diledakan Polisi di depan kantor. Kemudian pada pukul 11.10, Polisi masuk kantor KNPB dan merusak kantor. Semua barang-barang kantor dirusak secara brutal oleh Polisi.


Saat ini, seluruh anggota Parlemen Rakyat Daerah Merauke sedang berkumpul untuk menuntut Polisi atas kejadian teror dan pembongkaran.


Ketua PRD Wilayah Ha-anim, Ibu Pangkrasia Yeem menyatakan bahwa teror dan pembongkaran itu merupakan bentuk penguasa kolonial yang sedang kalang kabut menghadapi gerakan damai yang dilakukan rakyat West Papua di Merauke.


"Sudah sejak lama mereka berusaha mengkriminalkan PRD dan KNPB di Merauke, teror bom adalah murni perbuatan Militer Indonesia untuk menakuti dan pembongkar kantor kantor perjuangan sipil, tetapi kami tidak akan mundur," tegas ibu Pangkrasia.


Kemudian KNPB merauke melaporkan bahwa Pada hari kamis pukul 05.30.) KNPB & PRD Wilayah merauke diteror kurang lebih sekitar pukul 18:40 WPB, KNPB Wilayah merauke mrndapat informasi dari tuan. Mathias bahwa ada karton yang tetbungkus rapi dengan pelakban yang terletak di jalan didepan sekretariat/kantor KNPB &PRD Wilayah Merauke, jaraknya kurang lebih 7-10 Meter. Setelah melihat itu pada pukul 19.35 WPB kami KNPB melapor ke Polsek Kota Merauke, kemudian kepolisian dan brimob beserta kesatuan lainnya dalam jumlah banyak datang di TKP,


Selanjutnya pukul 22.24 WPB karton diledakan oleh pihak yang berwenang persis di depan sekretariat/Kantor KNPB & PRD Wilayah Merauke. Setelah itu kurang lebih pukil 23.00 WPB gabungan aparat TNI/POLRI dalam jumlah banyak berpakaian preman melakukan penggrebekan sekretariat/kantor KNPB & PRD Wilayah Merauke dan kediaman ketua PRD, Ny. Panggrasia Yeem.


Tindakan yang mereka lakukan yaitu; mencabut papan nama sekretariat/kantor KNPB & PRD Wil. Merauke, mengambil semua spanduk, satu buah bendera KNPB, satu buah wite bord, dokumen-dokumen, dua buah tas, dan mencabut semua gambar-gambar, semua disita dan dibawa. Kemudian pukul 23.35 WPB kami kru KNPB empat orang dan penasihat pergi ke kantor polsek untuk diinterogasi, namun kami hanya dimintai laporan dan sekitar pukul 00.10 WPB kami disuruh pulang.


kemudian pada hari ini kembali pukul 09.00 WPB. Sehingga pada hari jum'at pagi pukul 09.00 WPB kami ke polsek dan kami diinterogasi kurang lebih empat jam, setelah itu kami disuruh pulang.


Ones Gimbal Sekjen KNPB Pusat 
 
Copyright © 2013 KNPBnews
Design by FBTemplates | BTT