KNPB dan PRD Pakpak Berduka, RIP Bapak Edowardus Pihiwi, Anggota PNWP

KNPBnews, Pakpak - KNPB dan PRD serta PNWP wilayah Pakpak merasa ditinggalkan dan pergi untuk selamanya.

Salasatu aktivis papua merdeka.

Bapak EDOWARDUS.PIHIWI beliau menjawat sebagai anggota PNWP/PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA wilayah Pakpak komisi A.

Almarhum masih menjabat dan anggota aktif pengabdian beliau sejak KNPB dan PARLEMEN terbentuk di wilayah pakpak sejak tahun 2011 - 2019 saat ini .

Beliau sakit dan di rujuk ke rumah sakit makasar tetapi tidak tertolong.

Pada akhirnya beliau menghembuskan napas terakhir di rumahsakit di Makasar pada jam 11:00 WITENG

Dan selanjutnya jenasah di pulangkan ke Papua Pakpak; tiba pada tanggal 19-05-2019
Jam 10:30 dan akan dimakamkan pada hari senin tanggal 20-05-2019
Jam 02:00 WPB di kampung WAYATI

Selamat jalan pahlawan bangsa papua kami akan tetap melanjutkan perjuangan bangsa Papua sampai merdeka.

Terimakasih nasehat mu motifasi mu kepada kami generasi muda yang sedang berjuang saat ini selamat jalan Bapak Edowardus .Pihiwi

(Kaninggai/KNPB Pakpak)

Polisi Tangkap 31 Aktivis KNPB Port Numbay Saat Bagi Selebaran

JAYAPURA, — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat melaporkan, pagi ini aparat kepolisian dari Polresta Jayapura Kota telah menangkap 31 aktivis KNPB dan mengamankan puluhan aktivis tersebut di Mapolresta Jayapura saat sedang membagikan selebaran aksi yang akan digelar pada 15 Juni mendatang di secara nasional di seluruh tanah Papua.

Juru Bicara  Nasional KNPB Pusat, Bazoka Logo kepada suarapapua.com mengatakan, pada hari ini, Jumat 10 Juni 2016, 31 aktivis KNPB Port Numbay telah ditangkap di sekitar Polimak, Kota Jayapura saat sedang bagikan selebaran seruan aksi yang akan digelar pada 15 Juni mendatang di tanah Papua.

“Hari ini 30-an aktivis KNPB sudah ditangkap oleh polisi dan mereka sedang berada di Polresta Jayapura. Ini lucu, karena kami tidak melakukan kejahatan tapi terus ditangkap. Ini artinya negara sudah resah dan gelisah dengan kesadaran rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sehingga gunakan aparatnya untuk tangkap tak karuan,” ungkap Bazoka kepada suarapapua.com, Jumat (10/6/2016) di Jayapura.

Bazoka meminta agar Polisi tidak boleh bebasakan 30-an aktivis KNPB yang ditangkap hari ini. Kalau menurut polisi KNPB melakukan kejahatan silahkan ditahan dan diproses secara hukum. Karena KNPB tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk memperjuangkan  hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

“Kami minta Polisi Indonesia tidak boleh bebaskan aktivis KNPB yang ditangkap, kenakan saja hukuman Negara Indonesia sesuai UUD 1945 dan hukum kolonial indonesia,” katanya.

Sementara itu, terkait penangkapan puluhan aktivis KNPB, Laurenzus Kadepa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua kepada media ini mengatakan, dirinya sudah mendapat informasi bahwa ada puluhan aktivis KNPB sudah ditangkap dan diamankan di Polresta Jayapura.

Kadepa meminta agar polisi tidak mengedepankan cara-cara lama. Karena setiap penangkapan terhadap aktivis KNPB maupuan mahasiswa dan aktivis HAM di tanah Papua membuat Papua menjadi daerah konflik dan berbahaya.

“Saya sudah dengar info penangkapan puluhan aktivis KNPB saat bagi selebaran di Jayapuara.  Saya harap polisi stop membuat seolah-olah di Papua ini ada masala. Jadi polisi hentikan cara-cara kuno.  Hargai demokrasi yang berlaku di negara ini,” katanya.

Menurut Kadepa, polisi dan negara menganggap KNPB adalah oraganisasi berbahaya, kriminal, pengacau dan teroris yang tidak boleh diberikan ruang untuk berekpresi. KNPB adalah rakyat Papua, mereka punya hak untuk berekpresi dan hak mereka dijamin oleh konstitusi yang berlaku di Indonesia.

“Seakan-akan KNPB ini berbahaya, kriminal, pengacau, atau teroris. orang yang ada dalam KNPB juga manusia, sama seperti manusia lain yang layak hidup bebas. Secara tidak sadar, polisi sedang mengambat ruang demokarasi di tanah Papua,” katanya.

Hingga berita ini disiarkan, Kapolresta Jayapura, AKBP Marison Tober H. Sirait yang dikonfirmasi saurapapua.com melalui telepon selulernya tentang penangkapan terhadap puluhan aktivs KNPB Port Numbay belum memberikan tanggapan.

31 aktivis KNPB Yang ditangkap dan ditahan di Polresta Jayapura adalah, Calvin Wenda (Ketua KNPB Port Numbay), Jimy Poroai (ketua I KNPB Port Numbay), Regi Wenda (sekretaris KNPB Port Numbay), Kesman wenda (Sekretaris II KNPB Port Numbay), Anis Kogoya (Ketua militan KNPB Port Numbay), Saugas Goo (ketua komisariat diplomasi KNPB Port Numbay), Hosea Yeimo (ketua Komisariat Piplop KNPB Port Numbay), Ocha Wetipo, Simon Boma, Arnos Bahabol, Wesko Wenda, Oncel Balingga, Yason Bahabol, Alex Pigai, Abet Yeimo, Samuel Madai, Novi Wenda, Opince Yeimo, Frengki Pigai, Dominikus Dimi, Semi Molama, Laskar Sama, Kobabe, Yan Degey, Pebian Fouw, Wadai kegiye, Prengki pigai, Walo wanimbo, Donny Dogomo dan Bernat Haeo.

Sumber: http://suarapapua.com

BERHARAP RAKYAT PAPUA JANGAN TERPROPOKASI

 

Komite Nasional Papua Barat KNPB

ACTIVIS KNPB INDEPENDENSI WEST PAPUA, BERHARAT RAKYAT PAPUA JANGAN TERPROPOKASI, DENGAN AKSI KELOMPOK MILISI YANG MEMANCING SITUASI SUHU POLITIK PERJUANGAN DAMAI RAKYAT PAPUA BARAT.

Rakyat Bangsa papua Barat Jangan terprovokasi dgn aksi dari Milisi Indomie karena Sejarah Timor Leste sudah memberikan pelajaran berharga bagi org Papua. Hindari konflik horizontal yg sudah sedang digagas dan diperagakan oleh Jakarta.

Mereka mau bakar bendera tapi meraka tidak akan perna bakar ideology Papua merdeka yg sudah mengalir dalam darah setiap anak bangsa Papua. Tetap fokus garap apa yg kita bisa lakukan dgn keberadaan kita masing-masing di bawa Komando Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Hal ini perna terjadi di Timor Leste saat detik-detik trakir lepasnya Timor Leste dari NKRI namuun orang orang itu kini mengelu lagi mau kembali ke asal kampung kelahiranya di TIMOR LESTE.

Dengan pengalaman itu Seluru Simpatisan Rakyat Dan activic KNPB se Tanah Papua Jaga bik KNPB jangan samapai pihak lawan menjatukan KNPB dengan berbagi macam cara untuk menghancurkan Perjuangan DAMAI MELALUI Komite Nasional Papua Barat 

Wawawa…..wawawa….
.hagurakma ….hagurakma…..

Bitang Kejora dan Bintang KNPB tepat berkibar terus sampai papua Merdeka 

SALAM REVOLUSI KITA HARUS MENGHAKIRI

LAWAN...LAWAN...LAWAN...LAWAN

Sumber ; facebook.com

Bukan Anggota KNPB yang todong Aparat

KNPB BANTAH DENGAN KERAS MAHASISWA SL YANG MENONDONG SENJATA KEPADA APARAT BUKAN ANGGOTA DAN SIMPATISAN KNPB

Penondongan Senjata yang diduga dilakukan oleh SL kepada salah satu anggota polisi di sentani bukan simpatisan dan anggota KNPB. Pernyataan polda papua melalui humas polda mengatakan seseorang atas nama SL yang menondong senjata kepada anggota Polisi adalah simpatisan KNPB itu tidak benar.

Polda papua sedang melakukan pembohongan publik memfitnah KNPBB . Apa buktinya kalau SL adalah simpatisan KNPB ? KNPB tidak memiliki pabrik senjata, KNPB tidak pernah teransaksi . senjata itu dari mana senjata yang dimaksudkan polisi ? Yang memiliki senjata apai di dalam kota hanya aparat Kepolisian TNI dan intelejen Indonesia. Stop memfitnah KNPB, mengkriminalisasi knpb tanpa membuktikan kebenaran. Kami bukan organisasi kriminal, KNPB tidak pernah mengajarkan anggota dan simpatisan rakyat Papua untuk melakukan kekerasan dan teransaksi senjata.

Tuduhan seperti menunjukan ketidak mampuan polisi tanpa membuktikan langsung tudu orang lain, ini ada skenario tertentu dimainkan polda papua untuk mengadu domba orang papua pada umumnya dan lebih khusus kami KNPB.

Pernyataan seperti ini perlu dipertanyakan, ada skenario apa tyang dimainkan oleh negara ini melalui kepolisian, atau ini hanya mengalikan Isu karena polisi tidak mampu mengungkap sejumlah kasus di Papua, seperti penyerangan polsek Sinak, pelarian Napi di LP . atau ini mungkin proyek baru aparat.
Selain itu hal ini tidak terlepas dari pernyataan mentri kordinator Politik Hukum keamanan Luhut Bicar Panjaitan menudu OPM sebagai Terori, tanpa membuctikan uncur-uncur terorisnya, jadi tuduhan polda Papua ini sama dengan pernyataan Luhut panjaitan, untuk Istikmanisasi TPN-PB dan KNPB sebagai oraganisasi teroris dan perjuagan rakyat Papua adalah gerakan teroris.

Polda papua harus mengungkap siapa pemilik senjata dari mana senjata itu dan SL itu sesungguhnya siapa, jangan selalu istikmanisasi organisasi perjuangan dengan istikam separatis, GPK KKB OPM kriminal dan yang terakhir teroris.

Tuduhan dan stikmanisasi, kriminalisasi terhadap kami ini menunyukan ketidak mampuan negara menyelesaikan status politik rakyat Papua yang menjadi Akar pelanggaran HAM dan akar konflik di Papua. karena yang memiliki senjata di kota hanya Aparat kepolisian dan TNI, tetapi tuduhan terhadap KNPB dan OPM hanya untuk menkriminalisasi perjuagan damai .

Polda Paua harus mengungkapkan orang berinisial SL, Senjata itu dari mana dan apa mitifnya ? jangan main tudu, Siapa tau orang berinisial SL Simpatisan polisi. Berita tuduhan Polisi kepada KNPB bisa baca di alamat berikut Ini :
http://antarapapua.com/…/polisi-tangkap-mahasiswa-jayapura-…

Kado Natal Negara Indonesia, TNI Kembali Menemabak Rakyat Sipil Di Papua.

Marcel Doga, Korban di tembak oleh Militer Indonesia

KNPBnews;_Jayapura 23 Desember 2015. Menjelang Natal TNI kembali sipesialkan Kado Natal bagi Rayat Papua dengan Menebak Warga Sipil oleh anggota TNI Di Kerom.

Penembakan terhadap warga sipil Atas Nama MARCEL DOGA, ini terjadi pada hari minggu 20 Desember 2015. Korban Marcel merupakan salah satu karjawan perusahaan kelapa sawit di kerom.
Kornologi siangkatnya sekitar pukul 22.32 WPB, korban bersama rekan lainya datang ke pemilik Kantor perusahaan perusahaan kelapa sawit untuk minta Tunjangan Hari Raja THR.

Karena semua karjawan sudah menerima gaji dan THR namun korban belum terima ahirnya korban datang untuk meminta THR, pihak perusahaan tidak merespon permintaan karjawan dan mengusir korban dengan alasan bosnya tidak ada di tempat.

Lalu korban tanya lagi dimana bos dan gaji dan juga uang THR, namun pihak perusahaan tidak meberikan penjelasan, mala meminta aparat TNI mengusir korban.

Korban marah para anggota TNI bahwa, bukan kalian yang kerja saya yang kerja tegas korban.
pihak perusahaan kelapa sawit memang yang dibekap Aparat TNI mengusir paksa korban namun korban tetap menuntut haknya sehingga anggota yang bertugas di perusahan langsung menembak Marsel Doga Hingga tewas di tempat.

Sungguh ironis heran di depan kantor -kantor koramil, di depan kantor polisi di depan pos aparat di setiap dudut kota ada Tulisan terpapang Dami Itu Indah, Kami Siap melayani Anda.

Ada juga pondok natal dihiasi lampu natal yang indah dengan tulisan selamat hari Natal Yseus Membawa Damai dan lainya, tetapi semua hanya sadiwara dan topeng, ssungguhnya merupakan sologan palsu tanpa makna. Aktor kekerasan pembunuh manusia papua adalah anggota TNI/POLRI.
separatis pengcau kriminal OTK adalah aparat kolonial berbulu domba hatinya harimau.

Setiap Tahun tak pernah sepi dengan kado-kado Natal yang spsial bagi rakyat papua. Menyabut kelahiran sang pelamat umat manusia Yesus 25 desember setiap tahun Rakyat Papua dihibur dengan Air mata dan darah sebagai kado spesial yang diberikan oleh aparat kolonial Indonesia TNI/POLRI di Papua.

Ada beberapa catatan peristiwa pembakan sebagai kado Natal bagi rakyat papua.

Pertama pada 10 November tahun 2000 Theys H Elluay dan sopirnya diculik oleh kopasus lalu Theys H Elluay ditemukan tewas dalam mobil.
Pada tanggal 16 Desember 2009 Kelly Kwalik dibunuh densus 88 dan polisi di Timika
Pada tanggal 16 Desember 2012 Hubertus Mabel dibunuh di Wamena oleh Densus 88 dan polres jayawijaya wamena
Pada tanggal 8 desember 2014, 4 Siswa SMA ditembak sparat di Paniai puluhan lainya terluka.
Pada tanggal 1 Desember 2015, 4 orang ditembak mati dan 8 orang lainya gritis di serui.
Pada tanggal 1 desember 2015, 306 mahasiwa papua ditangkap puluhan lainya disiksa dan satu orang ditembak di jakarta.
Pada tanggal 21 Desember 2015, salah satu warga di kerom ditembak oleh Anggota TNI.

Aparat kolonial indonesia jelas-jelas menunjukan sikap kolonialismya di papua dengan menebak warga sipil menggunakan alat negara. Semoga penembakan di kerom ini kado spesial terakhir bagi rakyat papua natal tahun 2015 ini. (N.Suhuniap/KNPB)

KNPB Konsulat, Trikora Cacat Hukum Dan Moral Segera Gelar Referemdum Di West Papua

KNPB Konsulat Makasar saat Gelar Jumpa Pers, Foto KPB

KNPBnews,Makasar;-Tiga Komando Rakyat atau Trikora yang dikomandangkan oleh Soekarno pada 19 Desember 1961 tepat di Alun-alun Selatan Yogyakarta adalah awan Pemusnahan dan Pumbunhan di west papua yang dilanjarkan oleh penjajah Indonesia.

Bertepatan dengan Hari Berdara bagi Papua Trikora Komite Nasional Papua Barat KNPB Konsulat Mengadakan Jumpa Pers mengutuk tindakan Negara colonial Indonesia terhadap Rakyat Papua.

“Trikora yang di komandangkan pada tanggal 19 Desember 1961, 54 tahun yang lalu adalah hari Pembunuhan dan Pemusnahan Bagi Rakyat papua Barat, Mala Petaka itu terjadi pada saat Soekarno Mengomandangkan Pasukannya untuk Menjalankan Operasi di seluruh Papua hingga kini Papua masih menjalankan Penjajahan di west Papua, Pelanggaram Ham Silih Berganti terus Menimpa di west Papua, Maka untuk menyelesaikan Semua kekecaman yang terjadi di west papua dan demi Keadilan di dunia west papua segera Lakukan Referendum di West Papua karena Referendum adalah Selusi Untuk Rakyat west Papua”. Kata Ketua KNPB Makasar Andy Eka Yeimo.

Mengingat dengan hari trikora ini, Sesuai dengan perjanjian jokowidodo bahwa akan tuntaskan pelanggaran Ham di papua maka itu, seketika jokowi mau selesaikan masalah pelanggaran Ham di Papua, maka Resim Jokowi harus buka dari bab pertama Yakni pada tahun 1961 19 sampai dengan sekaran ini tahun 2015. Tegas Eka Yeimo.

LAnjutnya Ekapia Yeimo, Kami memberitaukan kepda kopolda papua dan bin - binnya stop kejar kejar/ stop telor KNPB dan Aktivis kemanusiaan di Teritori west Papua dan kami mengajak kepada semua mahasiswa papua harus bersatu karena jika tidak bersatu maka persoalan genosida akan terus berlanjut . tandas. (CheDG)

Foto-foto KNPB Konsulat Makasar

Surat Dakwaan JPU, Tiga Tahanan Politik Di Biak Ancaman Hukuman 14 Tahun

Tiga tahanan politik di biak, Apolos Sroyer ketua PRD yudas Kossay sekertaris Umum KNPB dan Dortheus Bonsapia NFRPB

KNPBNews: pada hari jumat 09 Oktober 2015, tiga (3) Tahanan Politik Papua Merdeka di Biak menerima surat pelimpahan dan surat dakwaan ke Pengadilan dari Jaksa Penutut Umum (JPU) wilayah Biak.

Tiga tahanan politik yang menerima surat pelimpahan dari JPU Masing –masing Tuan APLOS SOROYER Matan ketua KNPB wilayah dan juga Ketua Parlemen Rakyat daerah (PRD ) Wilayah Biak , Sekertaris umum KNPB Wilayah Biak YUDAS KOSSAY dan DORTHEUS BONSAPIA dari NFRPB.

Surat pelimpahan dari jaksa Penuntut Umum JPU tersebut dengan ancaman pasal berlapis, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang –undang dasar Rebuplik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana Jo pasal 55 ayat 1, ke 1 KUHP , pasal 160 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,Pasal 160 ayat 1 kuhp jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp dan Pasal 53 ayat 1 KUHP .

Dengan ancaman Hukuman masing-masing Pasal undang-undang dasar RI Nomor 1 tahun 1946 ancaman Hukuman 14 tahun sedangkan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas.

Ancaman hukuman pasal berlapis tersebut dikenakan kepada ke Tiga tahanan politik di biak Masing- masing Apolos Sroyer ketua PRD yudas Kossay sekertaris Umum KNPB dan Dortheus Bonsapia NFRPB. Sidang perdana terhadap 3 tahanan politik tersebut direncanakan antara tanggal 15 atau 16 oktober 2015 mendatang.

Ketiga Tahanan politik tersebut ditangkap pada tanggal 20 Mei 2015, terkait rencana aksi demo damai yang dimediasai oleh KNPB di seluruh Wilayah teritori west Papua sorong sampai merauke untuk Mendukung ULMWP masuk ke MSG di honiara solomon Island.(CheDG)

Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969

 Ketika Jenderal TNI (Purn) Mengatakan Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

�Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,� kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014.

Cover buku Jangan Lepas Papua (Jubi/Mawel Benny)

 

Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008 bertepatan dengan peluncuran International Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Gerakan sipil kota ini berhasil memobilisasi ribuan masa rakyat. Kampanye tertutup hingga terbuka meluas ke seluruh wilayah Papua walaupun kini militer dan polisi sudah membatasi gerakan mobilisasi massa para aktivis muda yang radikal ini.

Pembatasan itu tidak membatasi kampanye mereka. Suara mereka masih menggema di jalan-jalan, di kampung-kampung di seluruh wilayah Papua. �Refredum�� teriak orator kemudian dibalas massa aksi �yes� hingga berulang kali setiap kali ada aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar maupun kecil. Tembok-tembok di kota Jayapura tidak sulit kita temukan kata �Refredum�. Kata itu kiranya menjadi familiar di kalangan akar rumput.

Gerakan perjuangan yang kebanyakan digalang anak muda ini menjadi perhatian khusus aparat negara, sorotan media pemberitaan dan perbincangan publik dan kalangan aktivis Papua Merdeka. Sebagian aktivis Papua, kelompok pro integrasi dan pemerintah Indonesia memastikan kampanye referendum satu agenda yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dengan beragam alasan.

Aktivis pro Papua merdeka beralasan Papua belum masuk ke dewan dekolonisasi PBB. Banyak pertanyaan, apa prosesnya dan sebagainya mempersoalkannya? Karena itu, sejumlah kelompok yang kebetulan bergabung atau berafiliasi dengan faksi politik Papua Merdeka yang lain terang-terangan menentang agenda referedum. Referedum dilihat sebagai agenda yang tidak mungkin dan sulit membawa Papua lepas dari Indonesia.

Kemudian, kelompok pro Indonesia mengatakan referedum suatu yang mustahil. Status Papua sudah final, menjadi bagian integral dari NKRI melalui PEPERA 1969. Catatan hasil PEPERA pada 19 November 1969 dengan nomor 2054 menjadi intrumen mereka mengatakan masalah Papua sudah final. Karena itu, gerakan sipil pro integrasi muncul untuk mempertahankan status final itu. Barisan Merah Putih (BPM) dan mungkin Lembaga Mis Reclaserring Indonesia (LMRI) bagian dari itu. �Kami akan rekrut 9.000 anggota di seluruh Papua,� kata Komando LMRI Imam Safey kepada penulis dalam satu wawancara di Waena, Kota Jayapura.

Gerakan pro Integrasi itu tentunya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kekuatan militer. Pemerintah Jakarta memasok ribuan pasukan ke Papua memback-up pasukan yang ada di Papua. Puluhan orang Papua pro kemerdekaan dan warga sipil menjadi korban, termasuk puluhan anggota KNPB yang terang-terangan kampanye referedum. Sebagian dari mereka menjadi tahanan politik di seluruh wilayah Papua, misalnya Jayapura, Nabire dan Jayawijaya.

Puluhan anggota KNPB ditangkap, ditahan, diinterogasi, dianiya, diadili, dipenjarakan dan bahkan dibunuh. Kata Agust Kossay, 29 anggota KNPB tewas di tangan TNI/POLRI Indonesia. Mereka tertembak saat melaksanakan aksi damai maupun tidak melakukan aksi, tertembak mati karena sudah ditargetkan seblumnya dengan kecurigaan dan kebencian, namun mereka tidak pernah mundur dengan slogannya �Lawan. Kita harus mengahiri. Referedum Solusi untuk Papua�.

Kata Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, upaya negara melalui militer mempertahankan Papua dengan kekerasan itu membuka jalan menjawab aspirasi aktivis Papua yang menuntut refrredum. Korban yang terus berjatuhan bisa mengundang reaksi dunia internasional yang sudah berkoar-koar di beberapa negara. Reaksi itu bisa datang melalui berbagai cara, tergantung situasi Papua dalam kekuasaan Indonesia. Indonesia jahat atau tidak, menentukan campur tangan asing.

�Mungkinkan Papua akan lepas seperti Timor Timur melalui suatu referendum? Peluang itu bukan tidak mungkin,� kata mantan kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 ini dalam bukunya, �Jangan lepas Papua,Mencermati Pelaksaan Operasi Militer di Papua, Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM�.

Bagaimana proses referedum yang kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dan bisa memerdekan Papua? Apakah Papua bisa mengikuti Jejak Timor-Timur yang menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Refrendum? Kata Jenderal, peluang itu sangat terbuka, tergantung sikap Indonesia dan respon orang Papua, terutama aktivis Papua Merdeka terhadap tindakan Indonesia yang kian nampak pelanggaran HAMnya.

Katanya, referedum bisa berjalan lancar dengan cara mengugat PEPERA 1969. Aktivis Papua bukan negara, tentunya tidak bisa mengugat, namun dengan alasan ada pelanggaran HAM, negara-negara lain bisa saja membantu orang Papua mengugat PEPERA. Negara-negara yang konsen terhadap isu HAM dan negara-negara yang menjadi basis diplomasi aktivis Papua bisa mengugatnya.

Kata Jenderal yang mendalami ilmu hukum HAM ini, ada dua kelompok negara yang berpotensi besar membantu Papua mengugat PEPERA. Pertama, negara-negara kecil yang selama ini sudah menunjukan sikap mendukung Papua. Negara-negara itu tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasific dan Afrika yang selama ini menyuarakan pelanggaran HAM. Negara-negara itu antara lain Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon dan sejumlah negara Afrika seperti Anggola, Saotome dan Mozambik.

Negara-negara ini bisa saja membantu gugat PEPERA namun potensinya sangat kecil. Karena, menggugat hingga menyelenggarakan refredum itu membutuhka biaya yang tidak sedikit. �Sebagai negara mereka bisa mengajukan gugatan tetapi negara-negara kecil ini tidak mungkin mendukung pembiayaannya,� tulis mantan Jendral bintang dua ini dalam buku yang mencerahkan dan buku suatu pengakuan seorang militer terhadap pelanggaran HAM di Papua ini.

Kedua, Negara-negara besar yang memiliki anggaran besar. Negara-negara besar ini bisa membantu Papua dengan dua kepentingan. Kepentingan membela kemanusiaan manusia Papua dan kepentingan sumber ekonomi di Papua. Negara-negara ini sangat berkepentingan. Mereka bisa menyokong aktivis Papua, mengajukan gugatan dan menyelengarakan refredum.

��yang perlu diwaspadai adalah negara-negara kaya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Papua dan Indonesia, misalnya untuk alasan ekonomi. Apa lagi sejumlah kalangan menyebutkan bahwa LSM-LSM di AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda, Irlandia, Belgia�, makin banyak yang memberikan dukungan kepada OPM,� katanya.

Karena itu, mantan Kepala Intelijen Negara ini mengingatkan pemerintah, terutama alat Negara yang berusaha mempertahankan Papua melalui tindakan bersenjata harus waspada. Negara harus merubah pendekatan, bukan membantah dengan alasan regulasi nasional. Alasan hukum nasional itu sulit dijadikan tameng bila berhadapan dengan negara luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan HAM.

Pihak luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan hukum HAM bisa saja menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kata jenderal bukan tidak mungkin Papua mengikuti jejak Timor Timur. Karena itu, kata sang Jenderal, pemerintah perlu evaluasi pengiriman pasukan dan evaluasi UU TNI.

Pernyataan jenderal ini sesuguhnya menginpirasi kedua belah pihak. OPM maupun pemerintah Indonesia untuk bertindak mewujudkan tujuannya. Pemerintah yang ingin mempertahankan Papua dengan konsep Papua bagian dari NKRI harus melaksanakan usulan jenderal untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan terhadap gerakan Papua merdeka atau semuanya melalui dialog Jakarta Papua yang di perjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP).

Kemudian, kalau usulan itu tidak diterima dan dilakukan, proses yang disampaikan sang jenderal, bagaimana mengugat PEPERA dan Refrendum itu dapat dimanfaatkan aktivis Papua Merdeka. Aktivis Papua bisa saja melakukan pemantauan pelanggaran HAM, melaporkan, mengudang simpati negara-negara yang dimaksud membantu proses. �Bukan hal yang tidak mungkin,� katanya. (Mawel Benny)

Sumber : Jubi

PENANGKAPAN DAN PENGEREBEKAN SEKERTARIAT KNPB NABIRE

PENANGKAPAN 5 AKTIVIS KNPB DAN PENGEREBEKAN SEKERTARIAT KNPB WILAYAH NABIRE OLEH KEPOLISIAN RESORT NABIRE.

Penangkapan sewenang�wenang oleh aparat kepolisian rebuplik Indonesia daerah polda Papua terhadap aktivis KNPB di Papua belum juga berakhir sampai dengan saat ini. Penangkapan pengerebekan penyitaan serta penculikan di Papua semakin meningkat di Papua. Penangkapan sewenang-wenang terhadap 5 aktivis KNPB dan pengerebekan terhadap sekertariat KNPB kembali terjadi di Nabire beberapa hari terakhir ini tanpa alasan; yang tidak jelas bukan hanya pengkapan tetapi razia terhadap- sejumlah aktivis KNPB di Nabire terus terjadi sampai dengan saat ini.

Penangkapan terhadap aktivis KNPB terjadi di nabire beberapa hari terakhir ini oleh aparat gabungan TNI dari 753 nabire, kepolisian dari polres nabire Serta Brimob, penangkapan pertama terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 Pada pukul 20.10 WPB di dermaga atau pelabuhan kapal feri Nabire.

1. Penangkapan Sekertaris Umum KNPB Bersama 3 Anggota

Penyergapan dan penagkapan terhadap Sekertaris Umum KNPB pusat dan 3 aktivis KNPB di pelabuhan tersebut Masing-masing

Ones Suhuniap, sekertaris Umum KNPB Pusat

Nuga Logo, anggota KNPB pusat Nas Wenda Anggota KNPB pusat dan

Gombodius Kogoya anggota.

Penangkapan ini terjadi pada saat sekertaris Umum KNPB bersama 3 anggota tersebut turun dari kapal Maserei yang mereka tumpangi dari pelabuhan Biak Pada tanggal 13 Februari 2015, untuk memenuhi undangan Evaluasi KNPB Nabire sekaligus kunjugan kerja KNPB Pusat ke KNPB Nabire.

Pada pukul 20.00 kapal sandar di pelabuhan nabire kemudian pada pukul 20. 10 WPB Ones Suhuniap Bersama 3 anggotanya turun dari kapal aparat kabungan dari semua kesatuan baik dari Kepolisian resor Nabire Brimob, Desus 88, anggota TNI dari 753 nabire, POM, provost dan sejumlah anggota yang berpakian preman langsung memblokade pintu keluar kapal sampai dengan pintu keluar dermaga dan langsung mengepung mereka dengan peralatan lengkap seperti senjata, anjing pelacak, 3 Mobil dalmas 4 mobil renjer 2 truk TNI mobil Patroli plres nabire dan 2 mobil milik POM dan 1 mobil propos serta sejumlah mobil kaca gelap Avanza dan Inova dipenuhi anggota yang berpakian preman degan dilengkap senjata lengkap.

Pada saat anggota polisi tahan Ones Bersama 3 anggota KNPB tersebut, Sekertaris Umum mengatakan, menanyakan surat perintah penangkapan dan alasan penangkapan mereka namun polisi tidak memberikan jawaban tentang surat penangkapan, namun sebaliknya ada beberapa anggota polisi menodong senjata laras panjang yang mereka pegang ke kepala sekertaris umum KNPB Pusat kemudian salah satu tentara mengatakan kepada Ones "hei kau jangan melawan nanti saya tembak kau disini lebih baik kau mengikuti saja ancamnya".

Kemudian Ones kembali menanyakan kenapa mereka ditangkap dan ada kasus apa ? dan mana kapolres kalian? Namun satu anggota brimob mengatakan kamu ikut ke kantor dan ketemu kapolres di kantor katanya.

Setelah anggota Polisi tersebut memisahkan mereka satu per satu dan dinaikan ke dalam mobil renger dan Avanza lalu dalam pengawalan ketat digiring ke Polres Nabire. Proses penangkapan terhadap aktivis KNPB tersebut dilakukan sama seperti mengepung dan Menangkap teroris.

Pada 20.30 WPB tiba di polres nabire dan langsung digiring ke intelkam polres Nabire dan diinterogasi selama 5 jam di reskrim intelkam.

Pada saat penangkapan tas dan HP dan uang di saku semua disita oleh anggota polisi dan beberapa Intel di pelabuhan, pada saat dinterogasi polisi mengatakan Kalian KNPB tidak terdaftar di kesbangpol dan KNPB adalah Organisasi terlarang tegasnya.

Kemudia sekertaris Umum meminta ketemu Kapolres untuk ketemu menanyakan alasan penangkapan mereka namun anggota tidak mengijinkan dan mengancam oleh beberapa anggota kepolisian bahwa kau jangan macam-macam kami akan memecahkan kepalamu dengan ini katanya sambil memegang pistol.

Selain itu mereka mengatakan bahwa kamu itu pemberontak melawan negara maka harus dimusnahkan tegas beberapa anggota polisi.

Setelah melakukan penyelidikan dan menginterogasi, memintai keterangan terkait kedatangan ke nabire dan aktifitas perjuagan KNPB selama 5 jam pada pukul 01 .45 WPB sekertaris umum Ones suhuniap dengan 3 anggotanya dibebaskan.

2. Penangkapan Sekertaris KNPB Sorong Raja

Penangkapan kedua terjadi pada hari minggu 15 Februari 2014 pada pukul 08.30 WPB di pelabuhan nabire. Penangkapan itu terjadi terhadap Yeheskel Kosay Sekertaris KNPB wilayah Sorong Raya, Yeheskel ditangkap oleh aparat kabungan TNI/POLRI pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap penumpang yang turun dari kapal Doloronda. Yeheskel datang ke Nabire untuk mengikuti Evaluasi KNPB di Nabire sesuai dengan undangan KNPB Nabire.

Pada pukul 09.00 WPB Yeheskel dibawa ke polres Kabupaten nabire untuk melakukan interogasi, selama satu hari satu malam di polres nabire. Mendegar hal tersebut wakil Ketua KNPB Sorong Raya, Kantius Heselo mendatangi polres nabire untuk minta keterangan atas penangkapan sekertaris KNPB Sorong Yeheskel Kosay, pada hari senin 16 Februari 2015 setelah Kantius tiba di polres Kantius digiring ke intelkam lalu melakukan interogasi dan memintai keterangan ke nabire.

Setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap Yeheskel Kosay dan Kantius Heselo Pada Hari Senin 16 Februari 2015 Kanius dan Yeheskel dibebaskan dengan Status Wajib Lapor.

Mereka dibebaskan setelah KNPB nabire Menghadap ke polres Nabire, Penangkapan terhadap Sekertaris KNPB Sorong ini dilakukan tanpa alasan yang tidak jelas.

3. Pengerebekan Sekertariat KNPB Wilayah Nabire.

Kemudian pada tanggal 16 februari 2015 kepolisian polres Nabire Brimob, densus 88 dan sejumlah anggota berpakian preman yang bersenjata lengkap serta satu truk TNI degan sejumlah anggota mengepung dan melakuka pengerebekan di sekertariat KNPB wilayah Nabire. Aparat kepolisian datang di sekertariat KNPB degan menggunakan 2 buah mobil dalmas 2 buah mobil renger, 1 truk TNI.

Awal terjadi Tanggal, 16 feburuari 2015 pagi hari dua orang Intelejen pantau disekitar depan sekeratariat KNPB Wilayah Nabire, dengan alasan mereka cari burung piaraan yang sudah terbang ke arah sekertariat. Kemudian sekitar Jam 12 siang aparat kabungan datang ke sekertariat lalu mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah Sekertariat KNPB Wilayah Nabire akhirnya anggota KNPB yang saat itu berada di sekertariat melarikan diri karena ketakutan.

Dalam pengerebekan tersebut tidak ada penangkapan karena semua anggota KNPB yang berada di sekertariat KNPB lebih dahulu mengetahui kedatangan aparat sehingga semua melarikan diri. Saat polisi mengepung sekertariat KNPB polisi mengambil 2 buah printer canon pixma dan satu sejumlah hp dan merusak fasilitas sekertariat seperti meja kerja membongkar pintu-pintu kamar dan pintu depan.

Polisi yang datang dengan kekuatan besar semua polisi lengkap dengan senjata. Mereka kepung sekertariat KNPB sama seperti kejar teloris, polisi langsung masuk ke sekertariat jumlah personil yang besar dengan mengunakan 2 bua mobil vancer, 1 bua mobil tahanan, 2 buah mobil truk dalmas, 2 buah mobil zabara, 7  mobil avanza dan inova dengan warna yang berbeda. dan langsung lakukan penggerebekan sekertariat dan mengambil barang-barang yang ada di sekertariat KNPB Nabire.

Polisi bukan hanya melakukan pengerebekan sekertariat KNPB namun ada sejumlah rumah-rumah warga sekitar samping sekertariat KNPB juga ikut digerebek, polisi bukan mengerebek Rumah warga tersebut namun polisi mengambil sejumlah barang seperti Ijazah, SK dan sejumlah barang dan rumah dirusak oleh polisi tersebut.:

Barang barang milik warga yang diambil antara lain :

01. Ijaza SD and SMP,

02. SK pensionan,

03. Bukti penerimaan gaji pensionan (Karip),

04. 2 Motor milik warga

Kemudian barang-barang milik KNPB yang disita di sekertariat adalah

01. Motor 4 unit milik KNPB 2 unit milik warga sekitar,

02. Tv 1 unit

03. Komputer 1 unit,

04. Printer 1 buah

05. HP milik para undangan dari wilayah-wilayah,

05. Karpet yang sudah alas lantai,

06. Alat-alat bagunan mesing skap kayu dll,

07. Panah dan busur sebagai alat budaya disimpan dalam sekertariat

Setelah mengambil barang�barang tersebut polisi membuat sebuah skenario untuk menjebak KNPB Nabire dengan membawa Bendera Bintang Kejora lalu sisipkan dalam barang-barang diambil dari sekertariat KNPB Nabire. Kemudian polisi mempublikasikan bahwa polisi menemukan dua bendera bintang kejora, pada hal KNPB Nabire tidak pernah menyimpan bendera bintang kejora.

Setelah mendengar penemuan, KNPB Nabire melakukan pengecekan terhadap semua anggota KNPB untuk memastikan bendera tersebut, dari hasil pertemuan itu tidak satu orang pun menyimpan bendera BK di sekertariat KNPB, berdasarkan hal tersebut KNPB nabire pastikan bahwa penemuan bendera tersebut merupakan skenario kepolisian untuk menjebak KNPB Nabire. Sebab sebelum polisi melakukan penggerebekan polisi mengeluarkan tembakan ke arah sekertariat maka semua anggota dan pengurus yang saat itu berada di sekertariat melarikan diri karena takut sehingga polisi lebih leluasa menyususn skenario untuk menyebak KNPB menitipkan bendera BK.

Setelah pengerebekan terjadi pada hari selasa 17 Februari 2015, pukul 10.00 WPB KNPB dan PRD nabire bersama perwakilan Komnas HAM mendatangi kapolres untuk meminta penjelasan terkait pengerebekan dan mengambil barang-barang yang disita oleh kepolisian.

Pada rombongan yang datang ke polres depan pintu masuk, aparat kepolisian yang jaga piket langung diusir dengan paksa mengggunakan rotan dan karet Mati milik kepolisian.

Kemudian pada hari rabu tanggal 18 Wakil Ketua PNWP Utusan Wilayah Mee-Pago Habel Nawipa, ketua PRD nabire Akulian Mote, sekertaris I KNPB Pusat Mecky Yeimo dan Ketua KNPB Nabire Sadrak Kudiai datang kembali ke Polres Nabire, lalu memberikan keterangan bahwa Kami bertanggung jawab jadi barang milik KNPB seprti HP dan motor yang yang diambil kepolisian segera kembalikan namun kapolres mengatakan bahwa tidak bisa karena ada yang harus bertanggug jawab dengan memberikan keterangan sekaligus membuat BAP karena Polisi menemukan bendera bintang kejora di sekertariat KNPB kata kapolres. Lebih lanjut Kepolres mengatakan KNPB Nabire harus bertanggung jawab dengan bendera Bintang Kejora tegasnya lagi.

KNPB Nabire mengatakan bahwa kami tahu barang-barang milik KNPB sementara bendera bintang kejora adalah skenario yang bermain untuk menjerat dan mengkriminalisasikan organisai KNPB, bukan hanya kali ini saja bermain, tetapi hampir semua sekertariat KNPB tanah Papua selalu bermain seperti yang terjadi di KNPB Nabire, barang �barang polisi selalu gunakan untuk mengkambing hitamkan KNPB selama ini seperti Bendera Bintang Kejora, Amunisi, dan Senjata api.

Kami KNPB tau skenario yang selalu bermain oleh Aparat NKRI.

Kapolres mengatakan untuk mengeluarkan barang-barang yang disita dari sekertariat KNPB oleh aparat kepolisian resor polres Nabire dan aparat Gabungan BRIMOB dan TNI pada tanggal 16 Februari 2015 harus lakukan Berita Acara Penangkapan (BAP) dengan satu pengurus KNPB jadi jaminan dan akan mejalani proses Hukum karena ada penemuan BK.

Pada hal bendera itu bukan milik KNPB namun itu merupakan sebuah skenario kepolisian.

Sampai dengan saat ini polisi terus melakukan swiping terhadap aktivis KNPB sehingga sejumlah aktivis melarikan diri ke pinggiran kota Nabire untuk menyelamatakan diri. Kemungkinan polisi akan terus melakukan pengejaran terhadap aktivis KNPB.

Demikian kondisi terakhir Kondisi wilayah nabire 3 hari terakhir ini.

?#?medawogii

Sumber : KNPB