KNPB TIDAK BERURUSAN DENGAN JUAL BELI AMUNISI

KNPB Tidak Berurusan dengan Jual Beli Amunisi

Logo KNPB dan Ketua Umum KNPB Victor Yeimo. Foto,DOK)

Polisi Indonesia menangkap tiga warga Papua yang oleh media menyebutnya sebagai anggota KNPB sekitar pukul 11.00 WIT, Rabu (28/1/2015) lalu, karena diduga menyimpan ratusan amunisi. Salah satu anggota TNI bernama Supardi dipakai untuk mengumpan tiga warga ini.

Kami selaku pengurus KNPB menyampaikan kepada TNI / Polri, awak media dan khalayak publik bahwa:
Pertama : KNPB adalah organisasi sipil yang tidak berurusan dengan jual beli amunisi, karena dari awal kami berkomitmen pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan.

Kedua : Ketiga orang yang berinisial AJ, RW dan FK tidak diberi perintah oleh KNPB untuk melakukan kegiatan transaksi amunisi sehingga perbuatan mereka merupakan tanggung jawab pribadi.

Ketiga : TNI, Polri dan Media agar tidak menyebut atau membawa nama KNPB dalam kasus ini, karena itu merupakan perbuatan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan agenda KNPB.

Keempat :  Kami berharap TNI dan Polri untuk mengungkap dan penangkap sindikat anggota atau pejabat TNI dan Polri yang terlibat secara tersembunyi dalam suplai amunisi ke TPN. OPM selama ini.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipahami.

Jayapura, 28 Januari 2015

Hormat kami,

Victor F. Yeimo
Ketua Umum KNPB

KNPB AJAK GUBERNUR '' LEPAS GARUDA INDONESIA ''

KNPB Ajak Gubernur �Lepas Garuda"

Belum sebulan Kepemimpinan Jokowi, Program Pemekaran dan Transmigrasi di Papua bakal dilancarkan dengan dukungan kekuatan militer. Papua sudah tentu berada di ambang kehancuran. Pemerintahan Otsus yang lumpuh sudah tentu tidak akan mampu menghentikannya. Euforia pendukung Jokowi yang �menggila di Papua, entah sadar atau tidak, akan ikut menuai penderitaan atas kehancuran Papua. 

Sudah sejak awal kami dengungkan dengan penuh keyakinan melalui Kampanye boikot Pilpres di West Papua bahwa siapapun rezimnya, memusnahkan orang Papua dan menguasai Papua merupakan �grand design kolonialisme Indonesia di West Papua. Tidak akan ada satu kekuatan, baik secara politik maupun hukum Indonesia, yang akan menghentikannya. 

Karena itu, orang Papua yang menjadi pejabat kolonial Indonesia, yakni Gubernur, MRP, DPRP dan sebagainya tidak perlu berkicau di rimba raya untuk menolak program Jakarta. Tidak perlu mencari harga diri bangsa Papua di dalam kekuasaan kolonial. Anda harus tetap menerima posisi anda sebagai �budak� dan �boneka� kolonialisme diatas teritori West Papua.

Sudah terlalu banyak pengalaman penderitaan di dalam penguasa kolonial Indonesia, juga sudah sangat jelas ancaman kehancuran Papua di depan mata, yang semestinya membuat orang Papua sadar bahwa tidak akan pernah ada harapan perbaikan Papua dalam penguasa kolonial Indonesia. 

Jika anda mau terus berpacu dengan dan atau dalam system dan kebijakan koloniallisme, anda salah. Sangat sangat salah. Dan itu tontonan yang tidak menarik. Itu memalukan dan memilukan. Itu justru membuat Papua menjadi puing-puing kehancuran yang tak pantas dikenang dalam peradaban dunia ini.
Solusinya, Papua Harus Merdeka. Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari pemikiran bahwa Indonesia adalah penjajah (kolonial) dan Papua adalah wilayah jajahannya (koloni). Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari keyakinan bahwa bersama Indonesia Papua hancur, dan Papua akan selamat tanpa Indonesia yakni Papua yang berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Dan, menyelamatkan Papua harus dimatrialkan dalam perlawanan real.
Kita Harus Mengakhiri

Port Numbay, 3 November 2014

Victor F. Yeimo
Ketua Umum

KNPB AKAN PERINGATI HUT KE VI DI SELURUH TANAH AIR PAPUA BARAT SORONG SAMPAI MERAUKE.�LAWAN� KOLONIALISME

KNPB AKAN PERINGATI HUT KE VI DI SELURUH TANAH AIR PAPUA BARAT SORONG SAMPAI MERAUKE.

Perjuangan ini harus terus berjalan, walau setiap saat kita tertimpa duka. Kita tidak perlu terbawa dalam suasana sedih yang melemahkan jiwa patriotisme kita. Kita tidak akan terus menangisi penderitaan perjuangan. Tentu, kita tidak mau terus menerus menerima gempuran penguasa kolonial Indonesia. Kita harus terus berjejer dalam barisan perlawanan, sambil memperkuat simbul-simbul perlawanan. Serangan musuh hari ini merupakan hasil dari perlawanan real dan maju yang kita lahirkan. Kita tidak lagi berada pada titik yang main-main dan biasa-biasa.

KNPB dan Penjajah Indonesia berada pada tingkat perlawanan yang tinggi. Tentu saja, kita tidak akan tinggal diam untuk menepati janji kita terhadap rakyat dan bangsa Papua bahwa �kita harus mengakhiri�.

Tanggal 19 November 2014, HUT ke-VI, akan KNPB akan diperingati di seluruh wilayah KNPB sorong sampai merauke . baik dalam bentuk Aksi maupun dalam bentuk ibadah terbukan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Menuju HUT Ke-6 KNPB, 19 November 2014, Gerakan dan hanya gerakan yang mampu membuat perubahan. Mendambakan Papua Merdeka tidak sebatas permainan kata-kata dan pikiran. Perjuangan Papua Merdeka tidak boleh berada di ruang tunggu. Ia tidak boleh tersembunyi di ruang sunyi dan hampa. Ia harus terus berjalan maju walau setiap langkah harus dibayar dengan pengorbanan.

Jiwa-jiwa pemberontakan tidak boleh dipasung oleh kolonialisme. Jangan sekali-kali membiarkan Kesenangan sesaat dalam kolonialisme menggerogoti jiwa anda yang terlahir sebagai pemberontak sejati. Jangan biarkan pesimisme dan ketakukan membunuh api pemperontakan dalam diri bangsa Papua. Laksana batu karang yang teguh, KNPB tetaplah teguh dan kokoh.
6 tahun lalu, tepatnya 19 November 2008, disaat kolonialisme berbangga atas �penghancuran� gerakan Papua Merdeka, KNPB menorehkan tahap baru gerakan perlawanan yang revolusioner. KNPB menyadari bahwa hanya metode mediasi yang mampu membuat rakyat menentukan masa depan politiknya sendiri. KNPB tidak menginginkan rakyat dan pejuang West Papua hanya duduk meratapi kondisi objektif, tetapi rakyat harus bangkit dan menjadi subjek perjuangan.

Sudah banyak patriot revolusioner KNPB yang mempertaruhkan nyawa atas perlawanan damai dan bermartabat yang dilakukan selama 6 tahun. Tetapi setiap kisah-kisah tragis membuat KNPB semakin sadar arti dari sebuah kedewasan perjuangan revolusi West Papua, bahwa perjuangan harus terus berjalan sampai cita-cita pembebasan nasional West Papua tercapai.
HUT KNPB yang ke IV dibawa sorotan Thema: �LAWAN�

Lawan artinya kita harus melawan semua semua bentuk penjajahan yang dilakukan oleh klialisme kapitalisme, maupun klonial indonesia di tanah air West Papua, yaitu penindasan penjajahan pemusnahan Ras, Perampasan pembunuhan dan Pembantaian serta diskriminasi rasial dan lain-lain.
Sedangkan Sub Thema : Melalui HUT KNPB ke IV Kita gobarkan semagat perlawanan untuk mengahiri penderitaan bangsa Papua Barat.

Thema Nasional Hut KNPB yang ke IV adalah LAWAN,
Dalam peringatan HUT KNPB ke IV beberapa hal menjadi perhatian dan sikap KNPB adalah
1. Menolak Semua Kebijakan Presiden JOKOWI di Papua dan mendesak segera melaksanakan Referendum di Papua Barat.

2. Menolak dengan tegas semua program Pemekaran Provinsi di Papua dan Transmigrasi ke Papua Barat.

Sejak awal KNPB telah menyerukan boikot Pemilihan Presiden di West Papua, karena yakni, siapapun presidennya, pasti akan terus mengeluarkan kebijakan yang memusnahkan orang Papua dan menguasai tanah Papua. Ini merupakan satu grand design kolonialisme Indonesia di West Papua. Tidak akan ada satu kekuatan, baik secara politik maupun hukum yang menghentikan kebijakan pemerintah Indonesia,.�

Orang Papua yang menjadi pejabat kolonial Indonesia, yakni Gubernur, MRP, DPRP dan sebagainya tidak perlu berkicau di rimba raya untuk menolak program Jakarta, Tidak perlu mencari harga diri bangsa Papua di dalam kekuasaan kolonial.

Sudah terlalu banyak pengalaman penderitaan di dalam penguasa kolonial Indonesia, juga sudah sangat jelas ancaman kehancuran Papua di depan mata. Yang semestinya membuat orang Papua sadar bahwa tidak akan pernah ada harapan perbaikan Papua dalam penguasa kolonial Indonesia. Jika anda mau terus berpacu dalam sistem dan kebijakan koloniallisme NKRI sebenarnya, anda salah.

Sangat sangat salah, dan itu tontonan yang tidak menarik dan memalukan bahkan sangat memilukan. Karena hal itu akan membuat Papua menjadi puing-puing kehancuran yang tak pantas dikenang dalam peradaban dunia ini.
Solusi bagi rakyat Papua dan selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari pemikiran bahwa Indonesia adalah penjajah, dan Papua adalah wilayah jajahannya, Dan Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari keyakinan bahwa bersama Indonesia Papua hancur, dan Papua akan selamat tanpa Indonesia yakni Papua yang berdiri sendiri sebagai sebuah negara.

Faktor kolonialisme dan kapitalisme menjadikan wilayah West Papua saat ini dalam posisi yang darurat. Papua sebenarnya darurat, tetapi orang Papua belum membuka mata dan sadar pada realita. Terlena dalam agenda-agenda kolonialisme Indonesia. Penindasan yang sangat massif, sistematis dan terkoordinir dijalankan oleh kolonialisme Indonesia.

Lihat saja pemekaran yang menjamur (saat ini Pemprov sebanyak 20 kabupaten dan 2 Propinsi pemekaran sendang digodok di Jakarta), konflik Pilkada, droping migran pendatang, pencurian SDA besar-besaran, pembunuhan sistematis, dan lain-lain. Semua ini berada dalam satu program operasi intelijen Indonesia. Ini nyata kita lihat setiap saat. Sebenarnya situasi hari ini harus menjadi lonceng kematian bagi bangsa Papua. Bila kita susun semua bentuk penindasan, tentu sangat banyak.

Kita tidak harus mengharpkan orang lain datang menolong kita tetapi kita harus bangkit menolong diri kita sendiri.*

KNPB : PTUN dan POLDA PAPUA SEGERA HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP AKTIVIS HAM GUSTAF KAWER

Logo KNPB dan Bendera Perlawanan KNPB Terhadap Kolonialisme Indonesia (foto,WK)

Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
(Central Board Of The Nasional Committee For west Papua )
===================================================

Press release KNPB

Terkait surat pengaduan oleh PTUN terhadap pembela HAM Gustaf Kawer, yang merupakan Aktivis HAM selama ini membela Masyarakat sipil Papua, saat ini dikriminalisasi oleh Negara melaui PTUN dan polda Papua untuk membungkam demokrasi di Papua Barat. Pengaduan oleh PTUN terhadap Gustaf Kawer ke polda Papua merupakan upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM di Papua Barat. 

Dan merupakan skenario sudah diatur sedemikian rupa untuk membatasi ruang gerak terhadap pembela HAM. Karena Gustaf Kawer merupakan salah satu pengacara papua satu-satunya terus membela rakyat sipil dan AKtivis Papua dalam proses Hukum sehingga selama ini pihak aparat kepolisian mencari celan untuk menyebak aktivis HAM Gustaf Kawer dengan berbagai cara. Dan saat terlihat jelas skenario tersebut, Gustaf hanya protes melalu adu mulut terhdap persidangan di PTUN yang tidak adil, mala PTUN melaporkan Gustaf Kawer ke Polda Papua, pada hal pada saat itu Gustaf tidak melakukan kriminal atau kontak fisik dengan Hakim di pengadilan namun ditudu melakukan kekerasan terhadap pejabat Negara.

Pengaduan oleh PTUN Terhadap Gustaf Kawer ke pihak kepolisian adalah sebuah konpirasi dan skenario yang dimainkan oleh Kepolisian dan PTUN untuk menyerat Gustaf Kawer ke pengadilan. pada kenyataanya Gustaf Kawer tidak penah melakukan tidakan yang melanggar hukum. Karena pada tanggal Pada tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 10.30 WIT berlangsung sidang putusan perkara dengan Nomor : 39/G/2013/PTUN.JPR di pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Majelis Hakim Imanuel Mouw sebagai ketua, Ratna Jaya, Warisman Simanjutak sebagai hakim anggota, dan panitera pengganti Ade Rudianto.

Sebelum sidang Gustaf Kawer telah malakukan komunikasi dengan panitera atas nama Ade Rudianto lewat sms, agar persidangan dengan agenda pembacaan keputusan untuk ditunda selama satu minggu, karena Gustaf Kawer juga harus mendampingi klien dalam persidangan lain, yang dilaksanakan pada waktu yang sama di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Persidangan tersebut mengagendakan pembuktian terdakwa, yang sangat menentukan pada keputusan, maka agenda persidangan tersebut wajib dihadiri oleh advokat, yang memberikan perhatian serius terhadap kliennya.

Ketika permohonan penundaan persidangan tersebut ditolak lewat sms dengan alasan penggugat prinsipal sudah berada di dalam ruang sidang, maka Gustaf Kawer langsung datang ke pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk meminta menghentikan pembacaan keputusan oleh majelis hakim. Gustaf Kawer merasa bahwa tindakan majelis hakim tidak adil karena selama persidangan perkara tersebut pihak majelis hakim mengabulkan tiga kali permohonan penundaan persidangan yang diajukan oleh pihak tergugat melalui sms.

Saat Gustaf Kawer masuk ruang sidang, Majelis Hakim yang memimpin persidangan sedang membacakan putusan. Sambil berjalan ke arah majelis hakim, Gustaf Kawer meminta dengan tegas agar majelis hakim tidak melanjutkan pembacaan putusan dan menghargai permohonan penundaan sidang, seperti yang telah dilakukan terhadap permohonan pihak tergugat dalam agenda proses pembuktian. Hakim tetap melanjutkan persidangan dan memerintahkan Gustaf Kawer meninggalkan ruang sidang kalau tidak merasa puas. Setelah pernyataan ketua majelis hakim, Gustaf Kawer memilih keluar ruang persidangan.

Dilihat dari kronologis kejadian diatas Gustaf Kawer Tidak pernah melakukan tidakan yang melanggar hukum seperti yang ditudukan oleh PTUN, protes Gustap Kawer terhadap proses persidangan yang tidak adil tersebut bukan melanggar hukum . Berdasarkan hal tersebut diatas kami menilai Pengaduan oleh PTUN terhadap Gustaf merupakan sebuah skenario yang disususn sedemikian rupa untuk membungkam ruang demokrasi di papua Barat, sekaligus mengkriminalisasi terhadap advokad Hukum di Papua.

Upaya pembungkaman terhadap hak berexpresi, kriminalisasi terhadap organisasi gerakan dan politik adu domba serta skenario dimainkan oleh Negara melalui intitusi Negara kerap terjadi di Papua hanya untuk membungkam suara rakyat Papua Barat. Dinamika ini sudah terlihat jelas pada tahun 2012, dimana kriminalisasi terhadap organisasi gerakan yaitu KNPB ahirnya Almarhum Mako Tabuni dan Hubertus Mabel dibunuh tanpah pembuktian hukum (Praduga tak bersalah).

Kemudian pada tanggal 26 november 2013 dalam aksi demo damai KNPB Polda Papua mengatur skenario untuk mengkriminalisasi terhadapkan dan Bucthar Tabuni dan Wim Rocky Medlama menjadi dafqtar DPO. Dan KNPB dikriminalisasi dan Membungkam Ruang demokrasi di Papua, bukan hanya itu pambatasan akses jurnalis asing intimidasi terhadap wartawan juga terus terjadi.

Upaya seperti ini gerap sekali dilakukan oleh aparat Kepolisian beberapa bulan terakhir ini terhadap oganisasi mahasiswa dilinggungan unversias cendrawasih (UNCEN) dengan demikian demokrasi di Papua benar-benar mati.

Setelah kriminalisasi terhadap organisasi gerakan kini lembaga penegak hukum dan Polri kembali kriminalisasi terhadap advokad Hukum atau terhadap Aktivis HAM saat ini dilakukan, upaya seperti ini bukan baru pertama kali terjadi terhadap aktivis HAM di Papua namun berulangkali terjadi, misalnya aksi teror intimdasi terhadap pembela HAM Olga Amadi, Ibu Anum Siregar dan sekarang terhadap Gustaf Kawer.

Oleh karena Itu kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) pernyatan sikap sebagai berikut :

1. Kami Mendesak segera Hetikan upaya Pembungkaman demokrasi dan kriminalisasi terhadap Aktivis HAM Gustaf Kawer;

2. Kami mendesak kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN)-Jayapura segera mencabut surat pengaduan terhadap pembela HAM Gustaf Kawer ke polda Papua.

3. Mendesak kepada polda Papua dan jajaranya segera hetikan pemanggilan terhadap Aktivis HAM Gustaf Kawer dan batalkan poroses penyelidikan selanjutnya.

4. Jika permintaan poin 1 dan 2 tidak diindakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN)-Jayapura, Maka kami KNPB akan menyeruhkan Moblisasi umum kepada Rakyat Papua Sorong sampai Merauke untuk menduduki kantor-kantor Pengadilan se tanah papua dan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN)-Jayapura. 

Demikian pernyataan kami atas perhatian dan kerja sama yang baik tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.

Salam Revolusi

Numbay, 22 Oktober 2014

JUBIR NASIONAL

BAZOKA LOGO

Mengetahui:
Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

Agus Kosay        Ones Suhuniap
Ketua I         Sekertaris Umum

Pernyataan Dukungan dan Ucapan Terima kasih KNPB dan PNWP KEPADA PEMERINTAH VANUATU

Pernyataan Dukungan dan Ucapan Terima  kasih KNPB dan PNWP kepada pemerintah Vanuatu

Perjuangan Bangsa West Papua yang telah berjalan selama lima (5) dekade lebih, sejak penyerahan  wilayah West Papua secara sepihak tanpa melibatkan wakil Bangsa WestPapua oleh pemerintah kerajaan Nederland (Belanda)  kepada Indonesia melaluiPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu  United Nation Temporery Executive Autority(UNTEA) pada 1 mei 1963.

Kemudian proses penentuan nasip sendiri (self determination) yang seharusnya satu orang satu suara (one man one voute)namun  di langgar oleh Indonesia pada tahun 1969 yang dilakukan dengan cara lokal Indonesia yang dikenal dengan nama  PemungutanPendapat Rakyat(PEPERA 1969) yang sangat tidak adil dan tidak bermartabat serta tidak sesuai tatanan Hukum Internasional.

 Bangsa West Papua terus berjuang Mendapatkan  dukungan Internasional untuk hak penetuan nasib (SELF DETERMINATION). Tuntutan rakyat Papua selama 52 terusdiabaikan hak oleh Masyarakat Internasional. Tetap rakyat Papua Barat terusmenutut hakpolitiknya sebagai suatu Bangsa untuk menentukan nasipnya sendiri.

Kami Patut  bersyukur kepada Tuhan Karena suara rakayat Papua Barat itu telah didegar saudara-saudara kita Melanesia yang merupakan wilayaha kawasan satu rumpun dengan Kami Bangsa Papua Barat. Dan telah merespon tentang Hak penentuan Nasip Sendirimelalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  MSG ( Melanesia Spichk Grup) di kalidonia baruKanaky pada tanggal 19-21 juni 2013, 

Kami bangsa Papua Barat sagat bersyukur Karena saudara Kami rakyat Papua dan pemerinta Vanuatu telah mengambil peran di wilayah kawasan Pasifik dan berkomien untuk Memperjuabgkan Nasib bangsa Papua Barat sampai ke Tingkat kawasan sampai dengan di porum PBB. Bukti komitmen Mereka Pertama Perdana Menteri Vanuatu Mr Moana carcass Colosil telah membawa Isu West Papua  depan Sidang Umum tahunanPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 september 2013.

Kemudian pada pad 4 maret 2014 Mr. Moana Carcasiss Colosil, menyampaikan perhatian serius terhadap pemusnahan Ras Melanesia di West Papua dalam Sidang komisi HAM PBB di Genewa Swis. Mantan Perdana Menteri vanuatu tuan  Moana colosil Menyampaikan perhatianya dalam pertemuan negara-negara persemakmuran inggri pada 16 maret 2014 di colombo � srilangka.  Selain  pada 26 � 28 juni 2014 peminpin Negara-negara Melanesia di Port Moresby (PNG), telah mengauki Bahwa Wilayah West Papua adalah bagian dari Melanesia.

Dan Pada tanggal 29 September 2014 Sejarah barau bagi rakyat Papua Barat dimana Perdana Menteri Vanuatu Mr. Joe Natuman pidato di depan Mayelis Umum Perseikatan Bangsa-Bangsa) telah memberikan penghomatan terhadap Tokoh OPM Tuan .Dr John Otto Ondowame sebagai pahlawan dan telah menerima upeti dari seluruh dunia dalam siding tahunan PBB kali ini. Dr.John Onowame telah  bekerja  mengapdikan hidupnya terus terus berjuang untuk memperoleh dukungan untuk memperoleh kebebasan rakyatnya.Mimpinya itu juga diakui oleh masyarakat internasional di tingkat PBB juga. 

Ini adalah ketiga kalinya bahwa Perdana Menteri Vanuatu telah berbicara tentang perjuangan Papua Merdeka Barat di PBB dan pidato ini telah meningkatkan kepercayaan luar biasa dan kepercayaan rakyat Papua Barat dengan Republik Vanuatu, yang selalu tetap kokoh dalam mendukung penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan bagi Papua Barat. 

Hal ini menunjukan tingkat dukungan  masyarakat internasional di regional melanesia hingga di sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun ini.  Maka kami rakyat Papua Barat menyampaikan Bahwa :

• 1.     Kami  Badan Pengurus KNPB Pusat,  Parlement Nasional West Papua (PNWP ) 28 KNPB wilayah, 23 Parlemen Rakyat Daerah (PRD)  dan seluruh Komponen RakyatBangsa Papua di West Papua sorong sampai Merauke Patut dan  menyampaikan banyak terima kasih kepada Perdana Menteri  Vanutu Mr. Joe Natuman yang telah membawa Isu West Papua Hak Penentuan Nasib Sendiri di sidang tahunan PBB pada tanggal 29 september 2014 .

• 2.       Kami Bangsa Papua Barat di West Papua tak lupa menyampaikan banyakj terima Kasih kepada Pemerintah Vanuatu, Tokoh-tokoh Gerja Tokoh-Tokoh adat tokoh pemuda dan seluruh Masyarakat Vanuatu telah berkomitmen untuk Hak Penetuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat.

• 3.       Kami Bangsa Papua Barat  tak lupa menyampaikan terima kasih Kepada pemerintah Dan Rakyat Vanuatu Bersama Pimpinan Gereja berinisiatfi Untuk memediasi Peminpin Rakyat Papua Barat Melalui symposium pada tanggal 30 November sampai 04 desember 2014.

• 4.       Kami Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Komite Nasional PapuaBarat (KNPB) bersama seluruh rakyat bangsa west papua Menyerukan kepada pemimpin negara-negara anggota MSG  agar mengikuti jejak pemerintah vanuatu sebagai sesama kelompok melanesia, untuk sama �sama mendorong Isu West Papua di tingkat FIP Dan PBB .
•  

 

Demikian Pernyataan dukungan dan Ucapan terima Kasih Rakyat Papua Barat di West Papua.

SALAM REVOLUSI

Numbay, 03 Oktober 2014

BPP Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Victor F. Yeimo                                                  Ones Suhuniap

Ketua umum                                                      Sekertaris Umum

Mengetahui,

DEWAN NEW GUNEA RAAD

PARLEME NASIONAL WEST PAPUA

BUCTHAR TABUNI

Ketua

Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com/2014/10/pernyataan-dukungan-dan-ucapan-terima.html