Sikap Politik KNPB Untuk Pemilu 2014

Kegiatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua merupakan aktivitas illegal dan asing. West Papua yang melingkupi Numbai sampai ke Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang keabsaannya belum final dibawah hukum internasional.

Demokrasi (prosedural) ala neo-kolonialisme Indonesia hanya mampu menghipnotis rakyat West Papua dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin kebebasan politik rakyat West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Jargon �Pesta Demokrasi� Indonesia di West Papua, sangat jelas bertujuan untuk:

 (a) Melahirkan agen-agen kolonialisme;
(b) Memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia;
(c) dan hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.

Sistem Demokrasi kolonial yang demikian telah menciptakan tatanan hidup rakyat Papua yang  tercerai-berai, tata kehidupan yang diskriminatif, Gaya hidup yang Konsumeristik, Kesehatan dan Pendidikan yang Materialistik, Sosial yang Individualistik, Budaya yang Hedonistik, Politik yang Oportunistik, Ekonomi yang Liberalistik, Agama yang exploitatif.

Dalam kondisi yang tidak menentu itu, rakyat West Papua digiring dalam perspektif demokrasi kolonial yang menghendaki -dan praktis membuat rakyat West Papua  sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak yang tunduk menerima praktek kolonialisme. Mereka hanya menjadi � dan dijadikan � boneka kolonial yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi kebijakan Jakarta.

Kita sedang menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dipaksakan sebagai solusi, lalu dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan kebijakan lain, lalu saat ini mencoba �ditambal sulam� lagi dengan Otsus Plus (Pemerintahan Papua). Pada saat yang sama, harga diri orang Papua dipermainkan ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak berdaya, tidak dihiraukan, atau kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang tunduk pada perintah Jakarta.

Mental �nurut� dan  mental �budak� tidak ada dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya ada dalam sejarah Indonesia vs Belanda dan kini praktek kolonialisme ini diterapkan di West Papua sebagai wilayah koloninya. Pemerintahan sipil di Papua hanya menjadi boneka Jakarta dan tata kendali diambil oleh pemerintahan militer Indonesia di Papua.

Pemilu 2014 akan menjadi ajang perburuan neo-kolonialisme dan kapitalisme di West Papua. Kepentingan neokolim akan menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam mengamankan kepentingnya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik berdarah demi keutuhan kolonialisme dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan janji utopis dari para kandidat caleg dan capres Kolonial. Selanjutnya penjajahan berlanjut, penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.

Kolonialisme Indonesia tidak akan peduli pada hak berdemokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Sebab, cara-cara represif, rekayasa dan manipulasi hak suara sudah pernah dimulai sejak pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua, dan praktek berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih terus diterapkan. Oligarki kekuasaan menjadi nyata tatkala resim kolonialisme Indonesia dipegang oleh para Jendral militer yang punya record pelanggaran HAM di Papua nanti.

Hak politik bangsa Papua dalam Pemilu kolonialisme Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi Penguasa Kolonial Indonesia diatas tanah West Papua. Keterlibatan rakyat dalam pemilu bukan merupakan kesadaran kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real, merupakan manifestasi dari hegemoni Kolonial yang memaksa rakyat Papua untuk, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut meramaikan dalam ketidakpastian harapan.

Cita-cita bangsa Papua harus diuji dalam suatu proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus terhadap bangsa West Papua lewat referendum. Hal itu untuk menguji ideologi dan nasionalisme kebangsaan Papua dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa dilandasi nilai nasionalisme dan ideologi pada kakekatnya mubazir alias tiada arti. Artinya, orang Papua yang ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada cita-cita ideologi dan nasionalisme Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan simbolisme demokrasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.

Referendum bagi West Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar. Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua. Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Inggris membuktikan itu terhadap referendum di Skotlandia pada September 2014 nanti. Sudah bukan jamannya lagi untuk mempertahankan status quo ala kolonialisme barat abad-18.

- Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah pesta kepentingan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme Indonesia di West Papua.

- Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah ilegal sebelum hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dilakukan lewat referendum.

- Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah sandiwara politik, dan simbolisme demokrasi yang tidak berarti bagi jaminan kehidupan bangsa Papua kedepan.

 

Boikot Pemilu adalah hak universal yang dijamin oleh hukum internasional. Referendum adalah mekanisme demokrasi yang universal dalam praktek hak penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh hukum internasional.
�Kita Harus Mengakhiri�
Jayapura, 4 Februari 2014

Victor Yeimo
Ketua Umum KNPB
-----------
Sumber : KNPBnews

Arnold Kocu: Pembunuhan Misterius di Pak-Pak Terus Terjadi

PakPak, KNPBnews  Pembunuhan misterius terus terjadi di daerah Pak-Pak, West Papua. Ketua KNPB Wilayah Pak-Pak, Arnold Kocu kepada KNPBnews menyampaikan kematian misterius yang dialami oleh Yosua Komber (65 tahun) yang dibunuh pada 25 Januari 2014 lalu. Pihaknya melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak namun hasil visum dipegang oleh Kepolisian Fak-Fak dan tidak memberitahukan kepada keluarga korban.

Arnold Kocu mengungkapkan bahwa Kepolres Fak-Fak AKBP Muh. Yusuf tidak memerintahkan untuk olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) sekalipun keluarga sudah melaporkan kejadian misterius yang terjadi di kampung Kanantare, Pak-Pak Tengah itu.

Yang sangat memprihatinkan adalah pelaksanaan visum di RSUD Fak-Fak tidak dilakukan di dalam Rumah Sakit, tetapi dilakukan secara asal-asalan di dalam mobil Jenazah yang sedang diparkir di halaman Rumah Sakit. Hasil Visum tidak diberikan kepada korban tetapi diberikan kepada Polisi.

 Sampai hari ini hasil visum tidak diberikan Polisi sekalipun saya sudah telepon dan SMS ke Polresta , kata Arnold. Arnold menilai pembunuhan ini dilakukan oleh orang terlatih dari kesatuan militer Indonesia, sehingga Polisi juga sengaja mengesampingkan kasus ini.

Kasus pembunuhan misterius juga pernah terjadi pada 2 Anggota KNPB Pak-Pak, yakni Mateus Paulus Horik dan Klisman Wouw pada 4 November 2012 silam. Kedua aktivis itu dibunuh secara misterius di Pak-Pak. Polres Fak-Fak tidak juga mengusut kasus tersebut hingga sekarang. Yosua Komber telah dimakamkan di Kampung Kanantare pada 28 Januari 2014 lalu.

 kami atas nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) bersama seluruh Rakyat Bangsa Papua Barat di Wilayah Pak pak-Bomberay secara langsung menilai bahwa undang-undang dan aturan-aturan termasuk sistem dan perangkat negara NKRI diatas tanah Papua sudah tidak mampu untuk menjalankan fungsinya alias tidak berlaku bagi Rakyat Bangsa Papua Barat pada umumnya yang ada hanyalah pembunuhan, penculikan, penembakkan, penyiksaan, penganiayaan dll, menuju Genoside Ras Melanesia diatas tanahnya yang ada dan berlaku hari ini dari penjajah indonesia , tegas Arnold Kocu.


Sumber : KNPBnews

Aksi Protes dan Penangkapan Aktivis

 Aksi Protes Rakyat Papua Barat atas kedatangan Tim MSG Secara sembunyi di Jayapura pada hari ini jam 10.35

Aksi Protes Rakyat Papua Barat atas kedatangan Tim MSG Secara sembunyi di jayapura Hari ini jam 10.35 WPB di Kantor DDPRP Kota jayapura 42 Orang dapat Tangkap. 
Nama nama yang dapat tangkap antara lain : 
1. Markus Haluk Sekjend AMPTPI,
2. Ucak Bazoka Logo Ketua Komisariat Intelejen KNPB Pusat 
3. Agus KOsai Ketua 1 KNPB pusat 
4. Ogram Wanimbo ketua Komisariat Diplomasi KNPB Pusat 
5. Yusak Pagage Ketua Parjal 
6. Yimi Broway Ketua Satu KNPB Kota Madya Numbay dan 36 orang lainya dapat tangkap sementara di Polresta kota Jayapura.

Lihat Video :

sumber : Nesta Gimbal

KNPB Himbau Rakyat Papua Peringati 1 Desember

Himbauan KNPB

 

Kami menghimbau kepada rakyat West Papua dimanapun anda berada untuk memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Kemerdekaan bangsa Papua.

Bahwa embrio negara West Papua yang dilahirkan oleh Dewan Papua (Niuw Guinea Raad) dan dideklarasikan melalui pengibaran bendera Bintang Fajar 1 Desember 1961 telah dicuri, sekali dicuri 19 hari kemudian oleh watak expansionisme Soekarno melalui Trikora 19 Desember 1961 yang memerintahkan pembubaran negara West Papua.

Bahwa sejak hak kemerdekaan itu dirampok oleh kolonial Indonesia, perlawanan untuk merebut kembali hak kedaulatan bangsa Papua terus dilakukan hingga tahun yang ke-52 ini.  Dan perlawanan ini terus bergulir agar Indonesia dan dunia menyadari bahwa bangsa Papua terus menuntut hak politik yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Oleh karena itu, KNPB sebagai media perjuangan Nasiona West Papua, sesuai arahan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menyampaikan bahwa:

1. Perayaan dapat dilakukan sesuai ekspresinya masing-masing, yaitu dengan mengibarkan bendera Bintang Fajar, Ibadah, Konser Musik, Diskusi, Mimbar bebas atau demo damai dimanapun Anda berada.

2. Tidak terhasut dengan provokasi, teror mental/fisik dan ancaman dari penguasa kolonial Indonesia yang bertujuan untuk menghalangi dan menutupi sejarah kedaulatan bangsa Papua.

3. Aksi perayaan besaran-besaran akan dilakukan di Port Moresby, PNG. Pengibaran bendera juga akan dilakukan di Australia, New Zealand, Inggris, Amerika Serikat, Spayol, Jerman, Prancis, dan jaringan pendukung di negara-negara lain.

Dengan demikian kita tunjukan bahwa hak penentuan nasib sendiri harus dihormati, harus diakui, harus didukung dan upayakan oleh segenap manusia di bumi ini.

Kami segenap anggota dan pengurus KNPB Pusat dan Wilayah mengucapkan Selamat Merayakan HUT Ke -52 Kemerdekaan bangsa Papua.

One people One Soul

Kita Harus Mengakhiri

hormat kami,

Victor Yeimo (Ketua Umum)     Ones Suhun (Sekjen)

Sumber : Situs Resmi KNPB

Sumpah Pemuda bagi Rakyat Papua Ilegal

Ia menilai, pencaplokan Papua ke dalam NKRI hanya demi kepentingan ekonomi di Papua. Berdasarkan landasan sejarah penjajahan atas tanah Papua tersebut, KNPB mengeluarkan pernyataan.

Pertama, meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua segera hentikan Perayaan Hari Sumpah Pemuda di Papua Barat, karena itu merupakan pembohongan publik, sebab itu tidak termasuk orang Papua Barat.

Kedua, Rakyat Bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke tidak pernah mengakui dan menginginkan adanya pemekaran provinsi di atas tanah Papua.

Ketiga, kegiatan perayaan hari sumpah pemuda yang akan dilaksanakan di Wutung, perbatasan RI-PNG pada tanggal 28 Oktober 2013 adalah ilegal dan pembohongan publik karena Papua tidak pernah ikut berpartisipasi dalam Sumpah Pemuda.

Keempat, menghimbau kepada Rakyat Bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan Sumpah Pemuda yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut.

Kelima, perwakilan yang hadir pada tanggal 28 Oktober, 1928 dalam rangka Sumpah Pemuda hanya terdiri dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Sulawesi, Jong Amboina. Tidak ada perwakilan Pemuda Papua dalam Sumpah Pemuda. Oleh karenanya, peringatan terhadapnya ilegal di tanah Papua.

Baca Selengkapnya di : www.majalahselangkah.com

 

Aksi KNPB BIAK - WEST PAPUA

Aksi KNPB Biak untuk Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Vanuatu

Info Biak � 4 Oktober 2013, KNPB Biak pada tanggal 3 Oktober 2013 telah mengumumkan hasil pandangan Pemerintah Vanuatu tentang West Papua pada sidang tahunan PBB September 2013. Rakyat dari kampung-kampung memadati halaman Pendopo Adat Sorido KBS untuk mendengar penyampain hasil tersebut yang diumumkan oleh KNPB Biak.

Aks ini dilakukan juga untuk menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang telah mengangkat West Papua pada Debat Majelis Umum PBB pada sidang tahunan PBB September 2013.

 Sumber :KNPBnews.com

 

 

Reklamasi Jadi Tempat �Favorit� Demo

Fakfak Kota_ Entah karena memang disukai oleh para pendemo, atau karena memang menjadi tempat yang �direkomendasikan� oleh pihak kepolisian, area reklamasi di Jl. Dr. Salasa Namudat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jalan Baru, akhir-akhir ini mejadi tempat favorit untuk berdemo, khususnya demo yang menyangkut �M� atau merdeka.

Area reklamasi, meski telah ada panggung luas, sebenarnya kurang �mengena� jika dijadikan lokasi berdemo (demo apapun), karena sama sekali tidak strategis. Sebanyak apapun jumlah massa yang berdemo, maksud orasi yang diteriakkan tidak akan banyak didengar masyarakat, kecuali aparat keamanan dan wartawan saja.

Lokasi yangmerupakan lahan timbunan ini, bisa dikatakan jauh dari keramaian. Di depan lokasi demo, hanyalah ada lautan. Sedangkan di belakang lokasi demo, hanya ada beberapa rumah penduduk yang terhalang �perairan�. Meski ada masyarakat yang mencoba mendengar atau menonton demo, lokasi paling dekat adalah di depan Mapolres Fakfak, sekitar 150 meter dari lokasi demo. Tentu saja suara dan fisik orang yang berdemo, jadi kecil.

Massa Gempa Balik Kanan

Demo yang dilakukan massa Gempa (Gerakan Masyarakat Papua) pada Sabtu (14/9), bernasib �kurang beruntung�. Massa berjumlah hampir 100 orang ini, yang bermaksud berdemo di area parkir Pasar Thumburuni, oleh aparat dibelokkan ke reklamasi.

Massa Gempa datang dengan berjalan kaki dari daerah puncak, yang berjarak sekitar 4 km dari area reklamasi. Namun sesampai di lokasi demo, belum sempat melakukan orasi, massa Gempa sudah dikembalikan ke Puncak oleh polisi. Negosiasi yang dilakukan oleh koordinator aksi dan Kapolres Fakfak menghasilkan kesepakatan, massa Gempa diharuskan kembali. Kesepakatan ini diambil, karena Gempa belum mengantongi ijin dari polisi.

Abnel Hegemur, yang mengaku sebagai Wakil Gubernur Negara Bagian Bomberay, merasa kecewa karena aksi damainya tidak bisa dilanjutkan.

Aksi GEMPA - Fakfak

KNPB Tolak Diliput wartawan

Doc By PhaulHeger

Tiada hari tanpa demo. Mungkin itu pas dikatakan untuk situasi di Fakfak akhir-akhir ini. Kemarin siang (16/9), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kembali menggelar aksi damai. Massa berjumlah sekitar 200 orang ini memulai aksinya dari kawasan Air Besar dengan berjalan kaki, menuju (lagi-lagi) reklamasi, sejauh lebih kurang 15 km.

Sayangnya, aksi ini tidak sepenuhnya mendapat liputan wartawan, karena beberapa orang KNPB melarang wartawan mengambil gambar.

�Saya sedang ambil gambar di Pelabuhan, lalu didekati beberapa orang. Mereka menanyakan identitas saya, lalu melarang saya mengambil gambar aksi mereka,� aku Rustam Rettob, wartawan Radar Sorong.

Pelarangan liputan, juga sempat dilontarkan salah seorang melalui pengeras suara di lokasi demo. Orang tersebut menyebut bahwa mereka sudah punya media sendiri.

Melihat situasi tersebut, wartawan langsung mundur dan memilih menonton dari depan Mapolres Fakfak.

Aksi demo kali ini juga meminta agar polisi tidak mendekati area demo yang sudah dibatasi dengan tali rafia, dan dijaga belasan orang berbaju doreng.

�Saya minta dengan hormat, agar polisi mundur sejauh 100 meter dari sini. Jangan ada polisi yang mendekat,� teriak seseorang berpakaian doreng yang mereka sebut militan, dari atas mobil.

Karuan saja �perintah� ini membuat beberapa polisi berang. Namun akhirnya polisi menjauah dari lokasi demo dan memilih menonton dari jauh.

Polisi berjaga didepan pintu masuk area parkir Tumburuni

Kapolres Jalan Kaki

Ada yang patut diacungi jempol dari Kapolres Fakfak, AKBP. H. Muhammad Yusuf Th, SH. MH. Di dua demo terakhir, yakni demo massa Gempa dan KNPB, Kapolres mengikuti mereka dengan turut berjalan kaki. Langkah Kapolres ini, �memaksa� anggota polisi lainnya juga jalan kaki, tak terkecuali Wakapolres Fakfak. (wah)

Sumber : Fakfakinfo