BREAKING

Selasa, 06 Januari 2015

Forkorus Diminta Tidak Mengatasnamakan Rakyat Tolak ULMWP

Forkorus Yaboisembut Presiden NFRPB (Foto: Ist)
TIMIKA, SUARAPAPUA.com --- Dalam pertemuan di Port Villa, Vanuatu, yang dihadiri tiga faksi besar, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Negara Federal Rakyat Papua Barat (NFRPB), dan sejumlah diplomat luar negeri, telah sepakat untuk bersatu di dalam Unitied Liberationf Movement for West Papua (ULMWP).

Hal tersebut di tegaskan oleh Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Pusat, Agus Kosay, menyikapi pemberitaan media terkait penolakan Presiden NFRPB, Forkorus Yaboisembut.

�Prinsipnya, silakan Forkorus bicara dengan kapasitas pribadi, jangan atasnamakan rakyat Papua, karena kami tahu dia sudah memberikan kewenangan kepada delegasinya untuk membeicarakan penyatuan di Vanuatu," kata Kossay.

Menurut Agus, saat ini rakyat Papua tidak terpengaruh dengan sikap Forkorus, secara khusus parlemen dan KNPB akan terus kawal agenda yang telah di sepakati bersama di Vauatu.

"Pertemuan di Vanuatu sudah ada komitmen bersama dengan Melanesian Spearhead Group(MSG), agar hak penentuan nasib sendiri bisa diperjuangkan."

�Bilamana ada yang mengatakan menolak, itu keliru besar, kita mau kemana lagi? Orang lain yang mau mendukung kita sudah buat sesuatu, kalau kita tolak lagi, persoalan ini kita mau bawah kemana?" kata Agus. 

�Mari kita kawal bersama sehingga Papua bisa masuk dan terdaftar di MSG. Pesan kami jangan lihat figurnya, tetapi lihat dari agenda yang ingin di sampaikan kepada rakyat," katanya.

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA 

Agus Kossay: KNPB dan PNWP Tetap Tolak Dialog Papua-Jakarta

Perayaan HUT KNPW Wilayah Bomberay (Foto: Agus Pabika/Suara Papua)
TIMIKA, SUARAPAPUA.com --- Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP), menyatakan sikap menolak dialog Jakarta-Papua, yang sedang diperjuangkan beberapa komponen di tanah Papua.

Hal tersebut diungkapkan ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agus Kosay, saat menghadiri Hut ke-I Kantor parlemen KNPB Timika, Rabu, (31/12/2014) siang.

�Kedatangan Presiden RI Joko Widodo dalam natal nasional, pada tanggal 27 Desember 2014, dan pertemuan yang membahas Dialog Papua-Jakarta dengan tegas kami tolak," kata Kossay.

Menurut Kossay, agenda perjuangan Papua sudah jelas, karena itu kepada sejumlah komponen yang perjuangkan dialog untuk tidak membuat rakyat Papua binggung.

"Jangan hanya karena tragedi di Paniai lalu memanfaatkan moment itu untuk menyelesaikan persoalan Papua hanya dengan Dialog Papua-Jakarta."

"Dialog Papua-Jakarta itu bersumber dari mana? Apakah benar-benar orang yang berjuang merekomendasikan hal itu atau orang-orang yang hanya pemangku kepentingan dan memanfaatkan hal itu untuk memunculkan dialog," kata Kossay.

Menurut Kossay, prinsipnya Rakyat Papua tetap menyatakan sikap bahwa dialog tidak perlu dan tidak penting, karena itu secara resmi KNPB dan PNWP menolaknya. 

"Waktu-waktu dialog sudah selesai, dan agenda kita sudah jelas, yaitu penentuan nasib sendiri (Referendum),� tegas.

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA 

Sabtu, 03 Januari 2015

FOTO : HUT ke-1 Kantor KNPB dan PNWP Bomberay: Dukung ULMWP

saat ibadah HUT Knator KNPB & PRD Wilayah Bomberai (Foto, FB)





















Timika, MAJALAH SELANGKAH -- Rabu (31/12/14) siang, ratusan rakyat Papua yang dimediasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menggelar peringatan untuk ulang tahun pertama berdirinya kantor bersama KNPB dan PNWP di wilayah Bomberay, jalan Gorong-Gorong, Timika Papua.

Pantauan majalahselangkah.com, peringatan ulang tahun dibuat dalam bentuk ibadah syukuran dan pemotongan kue. 

Ketua KNPB Timika, Steven Itlay kepada majalahselangkah.com menjelaskan, dengan momen perayaan kantor ini, KNPB dan PNWP wilayah Bomberay mendukung penuh persatuan semua faksi perjuangan di bawah Unitied Liberation Movement for West Papua (ULMWP). 

"Jangan tolak ULMWP karena ULMWP sudah menyatukan kami rakyat bangsa Papua Barat," tegasnya.

Ketua 1 KNPB pusat, Agus Kosay, menyatakan, upaya Joko Widodo untuk mendekati rakyat Papua adalah tindakan tidak sesuai dengan harapan orang Papua, karena orang Papua menginginkan kemerdekaan Papua.

"Kami pesan kepada seluruh rakyat Papua Barat, untuk ULMWP, jangan lihat figurnya. Tetapi lihat agendanya yang didorong, yakni menuju kemerdekaan Papua," tegas Kosay, "Bila tidak mau rakyat Papua terus jadi korban." (Jekson Ikomou/MS)

Sumber : http://majalahselangkah.com/index.php/content/hut-ke-1-kontor-knpb-dan-pnwp-bomberay-dukung-ulmwp

HUT ke-1 Kantor KNPB dan PNWP Bomberay: Dukung ULMWP

Dari depan kantor KNPB dan PNWP wilayah Bomberay di Timika, Papua. Foto: Ist
Timika, MAJALAH SELANGKAH -- Rabu (31/12/14) siang, ratusan rakyat Papua yang dimediasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menggelar peringatan untuk ulang tahun pertama berdirinya kantor bersama KNPB dan PNWP di wilayah Bomberay, jalan Gorong-Gorong, Timika Papua.

Pantauan majalahselangkah.com, peringatan ulang tahun dibuat dalam bentuk ibadah syukuran dan pemotongan kue. 

Ketua KNPB Timika, Steven Itlay kepada majalahselangkah.com menjelaskan, dengan momen perayaan kantor ini, KNPB dan PNWP wilayah Bomberay mendukung penuh persatuan semua faksi perjuangan di bawah Unitied Liberation Movement for West Papua (ULMWP). 

"Jangan tolak ULMWP karena ULMWP sudah menyatukan kami rakyat bangsa Papua Barat," tegasnya.

Ketua 1 KNPB pusat, Agus Kosay, menyatakan, upaya Joko Widodo untuk mendekati rakyat Papua adalah tindakan tidak sesuai dengan harapan orang Papua, karena orang Papua menginginkan kemerdekaan Papua.

"Kami pesan kepada seluruh rakyat Papua Barat, untuk ULMWP, jangan lihat figurnya. Tetapi lihat agendanya yang didorong, yakni menuju kemerdekaan Papua," tegas Kosay, "Bila tidak mau rakyat Papua terus jadi korban." (Jekson Ikomou/MS)

Sumber : http://majalahselangkah.com/index.php/content/hut-ke-1-kontor-knpb-dan-pnwp-bomberay-dukung-ulmwp

KNPB: ISU DIALOG SEDANG DIMANFAATKAN

Logo dan Bendera KNPB. Foto: Ist.
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Sekertaris Umum Komite Nasional Papua Barat, Ones Suhuniap mengatakan, ada kelompok-kelompok/lembaga tertentu sedang memanfaatkan situasi atau JDP guna menghancurkan perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka secara penuh dari penjajahan kolonialisme Indonesia.

Namun, untuk konteks lokal dan internal orang Papua, Ones mengakui, dialog  penting untuk memajukan gerakan perjuangan rakyat dalam tahapan-tahapan yang lebih maju.

"Jika Dialog Papua-Jakarta berhasil dilakukan dengan menghadirkan pemerintah Indonesia tanpa ada jaminan politik dari PBB (Perserikatan Bangs-Bangsa) sebagai pemegang kewenangan penuh, maka dialog yang dilaksanakan hanya akan menjadi bahan legitimasi pemerintah Indonesia untuk berkampanye di dunia internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional bahwa persoalan rakyat Papua Barat telah diselesaikan melalui beberapa keputusan dalam Dialog Papua-Jakarta," kata Ones.

Yang dikhawatirkan, lanjut Ones, bila Dialog Papua-Jakarta dibelokkan menjadi Dialog golongan elit politik Papua dengan Jakarta. Bilamana hal seperti ini terjadi, menurutnya, "Rakyat Papua Barat sebagai subjek persoalan dijadikan objek (penonton) dalam instrument dialog yang sedang digagas oleh JDP."

Ones menilai, ada kelompok-kelompok elitik politik Papua yang telah menyusup ke ormas-ormas masyarakat, Gereja, LSM dan lembaga-lembaga negara milik pemerintah pusat dan di kalangan orang Papua dengan menyatakan sikap bahwa tidak ada istilah tawar menawar dalam politik Papua Merdeka sebab Papua Barat dalam bingkai NKRI sudah final.

"Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang akan dibicarakan dalam konsep Dialog yang ditawarkan JDP, apakah perjuangan rakyat Papua Barat untuk Merdeka akan senasip dengan perjuangan rakyat Aceh dalam Dialog?" tanya Ones.

Ones menegaskan, rakyat Papua Barat tetap berkomitmen untuk kemerdekaan Papua. (Hendrikus Yeimo/MS)


Sumber : www.majalahselangkah.com

WACANA DIALOG JAKARTA - PAPUA

Wacana Dialog Papua - Jakarta
Sekertaris Umum Komite Nasonal Papua Barat, Ones Suhuniap. Foto: Ist.

Dialog Babak Pertama.
Pasca pemerintahaan Orde Baru (Jendral Soeharto) tumbang 1998, bangsa Papua Barat membentuk Tim 100 untuk melakukan lobi-lobi politik, Tim 100 di bawah kepemimpinan Tom Beanal ke Jakarta bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Baharudin.J.Habibie. Tom Beanal dalam pertemuan dengan B.J.Habibie meyerahkan proposal aspirasi tuntutan kemerdekaan bangsa Papua Barat, Presiden menjawab dengan kata� Pulang dan Renungkan� artinya bangsa Papua Barat pikir baik-baik soal aspirasi Papua Merdeka.
Ternyata di balik konsep Dialog Papua � Jakarta yang ditawarkan Tim 100 dalam pertemuannya di Jakarta tahun 2000 tidak mendapat respon baik dari Presiden B.J.Habibie, proposal mengenai tuntutan kemerdekaan dijawab dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsuas Papua), UU � Otsus sangat bertolak belakang dengan keinginan Rakyat Papua Barat yang berkehendak memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merdeka secara berdaulat di atas tanah airnya sendiri.
Sikap Tim 100 dalam berdialog dengan Jakarta terkesan bersungut-sungut kepada Jakarta alias mengemis kemerdekaan, sikap Tim 100 merupakan tindakan yang konyol, karena di dunia ini belum ada pengalaman sejarah yang mengajarkan kemerdekaan suatu Negara yang dirahi di atas kertas putih berdasarkan perjanjian/kompromi politik (Dialog/Perundingan). OTSUS bukan bagian dari aspirasi rakyat Papua Barat, tetapi OTSUS adalah murni keberpihakan poltik peredam aspirasi Papua Merdeka oleh Jakarta untuk Papua yang dihasilkan berdasarkan kompromi politik melalui Dialog, Tim 100 gagal menyuarahkan aspirasi tuntutan kemerdekaan rakyat Papua Barat.
Dialog Babak Kedua.

Konsep Dialog serupa sekarang lagi di gagas oleh segelintir orang yang mengklaim diri Jaringan Damai Papua (JDP), di dalam tubuh JDP terjaring banyak kelompok abu-abu yang mengatasnamakan rakyat Papua Barat, mulai dari kelompok Akademisi, LSM/NGO, Mahasiswa dan kelompok Masyarakat yang tidak memahami latar belakang perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka. Kelompok JDP yang digagas oleh Dr. Pastor Neless Tebai dari misi kepastoran dan Dr. Muridan Widjohjo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merupakan lembaga resmi milik pemerintah yang baru-baru ini menggelar Konfrensi Perdamain Papua pada 6 � 8 Juli 2011 di Auditorium Universitas Cenderawsih (UNCEN) yang di fasilitasi Jakarta, perlu diwaspadai agenda Dialognya.

Dalam Dialog Papua � Jakarta yang di gagas telah melahirkan konsep perundang-undangan baru yang di tuangkan dalam Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), UU � UP4B yang direncanakan akan di tandatangi Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat, dalam Dialog Papua � Jakarta juga akan dibahas menyangkut revisi UU Otsus selama 10 Tahun berjalan di tanah Papua, serta mekanisme lain menyangkut pemberdayaan Masyarakat Papua dalam Undang-Undang Otsus yang selama ini di anggap belum di rasahkan Masyarakat luas. Dialog Papua � Jakarta hanya akan melahirkan malapetahka baru, OTSUS lahir sejak tahun 2001 telah cukup memberikan pelajaran bagi rakyat Papua Barat.

Dialog Papua Papua � Jakarta Dialog Golongan Elit Politik Papua - Jakarta.
Rakyat Papua Barat tidak dapat di tipu lagi untuk kesekian kali, dalam Dialog Papua � Jakarta tentu yang akan di undang untuk berdialog adalah golongan elit-elit politik yang bercokol dalam pemerintahan birokrasi di Papua dan Jakarta, rakyat Papua Barat sebagai pemegang hak sulung dijadikan objek (penonton) dalam instrument dialog yang sedang di gagas oleh JDP. UU No. 21/2001 (Otsus Papua) lahir dari kesepakatan-kesepakatan dalam Dialog, karena dalam Dialog tidak ada istila Revolusi/Papua Merdeka tetapi yang ada hanyalah perbaikan sitem dan pemerintahaan yang sedang berjalan.
Hal serupa sekarang sedang di gagas ulang oleh kelompok-kelompok elitik politik Papua yang telah menyusup ke Ormas-ormas masyarakat, Gereja, LSM dan Lembaga-Lembaga Negara milik pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan sikap bahwa tidak ada istilah tawar menawar dalam politik Papua Merdeka sebab Papua Barat dalam bingkai NKRI sudah final, jika demikian sekarang menjadi pertanyaan bahwa apa yang akan dibicarakan dalam konsep Dialog yang ditawarkan JDP?, Apakah perjuangan rakyat Papua Barat untuk Merdeka akan senasip dengan perjuangan rakyat Aceh ? setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan rakyat Aceh berhasil dijinakan dalam Dialog/Perundingan elsingkhi ? masih banyak pertanyaan yang perlu di jawab, namun semuanya akan kembali pada sikap dan komitmen rakyat Papua Barat untuk Merdeka.

Dialog Tanpa Kekuatan Tawar Sama Saja Bohong.
Dialog memang sangat penting untuk terus didiskusikan dalam internal rakyat Papua Barat untuk memajukan gerakan perjuangan rakyat dalam tahapan-tahapan yang lebih maju, secara eksternal Dialog dengan pemerintah Indonesia saat ini belum kuat, karena rakyat Papua Barat belum mempunyai kekuatan posisi tawar secara politik, artinya kekuatan logistik perang dan persenjataan tidak sebanding kekuatan militer TNI-POLRI, bahkan di lain sisi, rakyat Papua Barat belum mempunyai jaminan politik dari satu badan indenpenden dunia misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar Dialog dalam rangka menuju tahapan pelaksanaan Referendum bagi bangsa Papua Barat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gagasan Dialog yang sedang di dorong oleh tim JDP maupun kelompok/lembaga apapun yang mengatasanamakan rakyat Papua Barat untuk mendorong proses Dialog dengan pemerintah Indonesia perluh disikapi secara serius, sebab kelompok-kelompok/lembaga tersebut sedang memanfahatkan situasi atau momen-momen tertentu guna menghancurkan perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka secara penuh dari penjajahan kolonialisme Indonesia. Jika Dialog Papua � Jakarta berhasil dilakukan dengan menghadirkan pemerintah Indonesia tanpa ada jaminan politik dari PBB sebagai pemegang kewenangan penuh, maka Dialog yang dilaksanakan hanya akan menjadi bahan legitimasi pemerintah Indonesia untuk berkampanye di dunia internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional bahwa persoalan rakyat Papua Barat telah diselesaikan melalui beberapa keputusan dalam Dialog Papua � Jakarta.

DIALONG JAKARTA PAPUA BUKAN SOLUSI
Rakyat Papua Ingin bebas, merdeka dan berdaulat penuh secara politik, dan mandiri secara ekonomi mendapatkan Kedilan secara hukum sama seperti bangsa lain di muka Bumi ini.

Indonesia datang hanya untuk mencuri, Merampok, Memperkosa, menindas dan menjajah bangsa Papua selama 53 Tahun.

bersatu dan lawan klonialisme NKRI dari tanah air Papua Barat.
Referendum Solusi demogratis Bagi Rakyat Papua barat, hentikan kompromi politik dengan negara penjajah NKRI Dialong yang ditawarkan NKRI tidak akan selesaikan persoalan status politik Papua, karena masalah Papua Bukan Masalah ekonomi dan Pembangunan namun masalah Papua adalah masalah politik oleh karena itu , Proses penyelesaian masalah Papua harus kembali ke akar persoalan Papua yaitu Tinjauh kembalai Perjanjian Nwe York Agreement 15 Agustus 1962 dan realisasi hasil perjanjian new York Agreement yang Cacat Hukum dan Moral yaitu, Penetuan Pendapat Rakyat ( PEPERA 1969) .
JIka pemerinta indonesia hanya mengedepankan dialong versi Jakarta untuk pembangunan dan kesejahtraan maka persoalan papua tidak akan pernah berahir. kecuali kembali ke akar persoalan dan meluruskan sejarah Papua Barat.
Dialong jakarta papua bukanlah solusi solusi, hanya buang buang waktu dan energi dan tidak akan selesaikan masalah papua. Dialong harus atau perundingan dibawa pajung PBB dan menyepakati tentang hak penetuan Nasib sendiri Bagi Rakyat Papua Barat melalui referendum.

Maksudnya jika dialong dilakukan berarti harus ada orang penegah dan materi dialong meluruskan sejarah dan membahas draf Referendum dimediasi PBB.
Hanya reperendum akan melahirkan solusi apakah orang Papua akan tetap ingin hidup dengan NKRI atau Merdeka sendri, karena mekanisme tersebut sangat demokratis. oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Rebuplik Indonesia Ir . Joko Widodo secara jentelmen Membuka diri memberikan referendum di Papua.
Sesuai dengan analisa dilapangan serta fakta sejarah yang telah rakyat ketahui bersama, maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional bersama rakyat Papua Barat secara struktural dan organisisi menolak tegas Dialog Papua � Jakarta yang bersifat elegan dan bersifat elitis tanpa melibatkan rakyat Papua Barat dalam proses perjuangan, KNPB sebagai media nasional terus bekerja melakukan pengorganisiran di wilayah-wilayah seluruh pelosok negeri tanah air dengan membangun kesadaran rakyat Papua Barat utuk turut melibatkan diri dalam perjuangan pembebasan tanah air.
KNPB sebagai media nasional bersama rakyat Papua Barat, memandang sangat penting untuk mengorganisir rakyat Papua Barat dengan membangun parlemen-parlemen wilayah/daerah secara utuh dan kuat sebagai gerakan sipil yang mampuh membawa perubahan, dengan terus menjelaskan kepada rakyat Papua Barat tentang perjuangan Papua Merdeka yang sedang berkembang di dalam maupun luar negeri.

Penulis adalah Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones 
Suhuniap

Kamis, 01 Januari 2015

PERNYATAAN RESMI KNPB TERKAIT 160 TAHUN INJIL MASUK DI MASINAM 5 FEBRUARI 2015

PERAYAAN HUTKE 160 TAHUN INJIL MASUK DITANAH PAPUA 5 FEBRUARI 1855-2015 � DENGAN NAMA TUHAN WEST PAPUA MENGAJUKAN LAMARAN KE MSG�

5 Februari 1855, adalah awal peradapan manusia Papua, disinilah manusia Papua mengenal jati diri sebagai manusia yang bermartabat melalui dua rasul Ottow dan Geisler di Mansinam.Mnukwar, masuknya dua rasul Ottow dan Geisler meletakkan peradapan Manusia Papua 


Hal telah terbukti dengan nubuatan Pdt Ishak Semuel Kijne pada tanggal 25 Oktober 1925 dalam pengabaran berita keselamatan dan kebebasan Manusia Papua. Pdt. Ishak Semuel Kijne pernah bernubuat di atas batu Aitumeri di Wondama mengatakan bahwa, �diatas batu ini saya meletakan peradaban orang Papua, ( sekalipun Orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.

Berdasarkan nubuatan ishak kenye maka dua dua orang yang datang ke mansinam bukan hanya bebicara pegabaran ini semata namun sesunggunya Pdt Ishak Semuel Kijne berbicara tentang Nasib bangsa Papua ke depan. Peradaban Pdt Ishak Semuel Kijne titipkan kepada gereja pada umumnya dan lebih khusus kepada GKI .
5 Februari 1855 � 2015 saat ini sudah 160 tahun (satu setengah abad ) GKI di tanah Papua-- Namun GKI banyak keluar dari nubuatan dan peradaban manusia Papua di Mansinam. Gereja �gereja di Papua lebih mementigkan dirinya dan kepentingan Negara Republik Indonesia dibandingkan berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri Bagi rakyat Papua Barat.

Sebelum tahun 1969 rakyat Papua menentukan nasib apakah ingin berkabung dengan NKRI atau merdeka penuh berdasarkan manivesto politik KNP 1 Desember 1961, GKI salah satu gereja di Papua lebih duluh menyatakan sikap untuk bergabung dengan NKRI. Hal ini sangat disayangkan karena apa yang dilakukan oleh GKI merupakan pelecehan dan berlawanan dengan doktrin serta peradaban manusia Papua di mansinam.

Peradapan manusia papua tersebut telah terbukti bahwa, 5 Februari 1855 dimansinam bukan hanya berbicara tentang doktrin gereja tentang penginjilan, pembangunan gereja yang mewah, Tugu penginjilan, kotbah di Mimbar-mimbar Gereja bahkan mengumpulkan uang kolokte/derma untuk membayar gaji Pendeta dan menjadikan rakyat Papua lahan untuk kepentingan Gereja dan Negara, tetapi gereja tidak pernah berbicara tentang kebebasan dan keselamatan umat Tuhan di tanah Papua sesui dengan peradapan manusia papua.

GKI di tanah Papua harus dan mampu berbicara tentang kebebasan umat Tuhan di Tanah Papua seperti Hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, bukan sebaliknya GKI mendukung kebijakan NKRI di Papua untuk menindas hak-hak rakyat West Papua. Karena hal itu bertolak belakang dengan makna peradaban manusia Papua. 

GKI bukan media pemerintah Indonesia di West Papua, sehingga menjadikan Doa Syafat untuk dan mendoakan kepentingan Indonesia agar terus menjajah West Papua. Tatkala di jemaat-jemaat (baik di kota/kampung) di minta mendoakan agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri west Papua, justru di tolak oleh kebanyakan pimpinan gereja-gereja GKI dengan memberikan alasan bahwa gereja tidak berpolitik dan tidak terlibat dalam perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua, namun setiap hari minggu dalm Doa Syafat selalu mendoakan pemerintah Indonesia berarti secara tidak langsung GKI ikut terlibat dan berpolitik dalam penjajahan di tanah Papua,

Beberapa tahun ini Gereja-gereja sedunia (PCC) di pasifik banyak berbicara keras tentang kebebasan umat Tuhan di dunia bahkan secara nyata mendukung hak bangsa Papua untuk menentukan Nasib Sendiri (SELF DETERMINATION). Berbagai bantuan financial lainnya terus dilakukan bagi kemajuan dan penghormatan Hak Azasi Manusia (HAM) rakyat West Papua. Namun yang terjadi hanyalah �Genocida�
Pembunuhan, Pemerkosaan, Pemenjaraan dan eksploitasi Sumber Daya Alam/SDA Papua. ����.
Bagimana Gereja-gereja khususnya GKI di tanah Papua memaknai peranannya memainkan Suara kenabian dalam kondisi Papua Barat saat ini dan dimasa-masa akan datang ?

5 Februari 1855 � 5 Februari 2015 sudah 160 tahun, GKI di Tanah Papua harus menentukan sikap politik yang jelas seperti ;

A. GKI harus BERANI menyatakan diri KELUAR dari PGI dan bergabung di Dewan Gereja- gereja Pasifik dan menyeruhkan tentang kebebasan umat Tuhan di tanah Papua.

B. GKI harus BERANI MENGEMBALIKAN PERADABAN ORANG PAPUA DI PULAU MANSINAM dengan MERUBAH TATA GEREJA GKI DITANAH PAPUA TENTANG STATUS GEREJA GKI, YAITU PANCASILA dan UUD 1945 sehingga GKI tetap konsisten berdiri tegak melindungi hak-hak Asasi Manusia Papua tanpa interfensi kepentingan Pemerintah Indonesia.
C. GKI HARUS MAMPU DAN BERANI MEMPROTEKSI SERTA MENGUTAMAKAN ORANG ASLI PAPUA SEBAGAI MAYORITAS PEMELUK GKI DARIPADA PEMELUK GKI NON-PAPUA.

D. AGAMA Selama 160 tahun GKI di Papua tidak pernah berbicara tentang penderitaan umat Tuhan di West Papua sehingga momentum perayaan 160 tahun peradaban manusia Papua GKI harus berani menyuarakan tentang kebebasan uman Tuhan di West Papua.

Persoalan Hak Penentuan Nasib sendiri di West Papua saat ini mendapat dukungan yang meningkat di kawasan Pasifik khususnya kelompok Melanesia baik masyarakat dan pemerintahnya. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif yang dimainkan oleh Dewan Gereja-gereja Pasifik. Sikap politik Dewan Gereja-gereja Pasifik untuk mendukung perjuangan rakyat di West Papua. Hal ini merupakan satu langkah maju dalam gerakan perjuangan rakyat West Papua-Termasuk GKI di tanah Papua. 

Sikap politik Dewan Gereja-Gereja Pasifik pada akhir tahun 2014 berhasil mendorong dan memfasilitasi suatu pertemuan untuk mempertemukan kelompok-kelompok gerakan perjuangan West Papua di Vanuatu dan didukung oleh pemerintah Vanuatu. Langkah politik Dewan Gereja Pasifik ini patut disyukuri oleh rakyat West Papua, dan mendesak GKI untuk dapat mendukung perjuangan damai hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua.

Persaudaran dalam persatuan sebagai gereja Pasifik telah ditunjukan sebelum tahun 1961, dimana GKI sendiri adalah anggota Konferensi Gereja-gereja Pasiik, namun GKI sendiri telah mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan Persatuan Gereja-gereja Indonesia. Hal ini menunjukan GKI sendiri menyerahkan umatnya untuk dikuasai dan ditindak/ditindas secara tidak manusiawi oleh pemerintah kolonial Indonesia. 

Momentum Perayaan 5 Februari 1855-2015 masuknya Injil di Pulau Mansinam , United Libaration Movement For West Papua (ULMWP) Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, akan mendaftarkan West Papua sebagi anggota di sekertariat MSG di anuatu pada tanggal 05 Februari 2015 .

Oleh Karena itu kami badan pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat BPP-KNPB ) menyerukan kepada pengurus KNPB wilayah, KNPB konsulat, dan kepada Pimpimnan gereja GKI di tanah Papua sekaligus himbauan resmi kepada seluruh komponen rakyat Papua Barat dari sorong sampai Merauke bahwa:
1. Momentum perayan 160 tahun injil masuk di mansinam 5 Februari 2015 pimpimnan gereja di seluruh Tanah Papua wajib Mendoakan proses pendaftaran West Papua di sekertariat MSG tanggal 5 Februarui mendatang.
2. Kepada pimpimnan Gereja GKI Di tanah Papua harus mengambil satu keputusan untuk keluar dari PGI dan bergabung di dewan gereja pasifik dan mendukung hak Penetuan Nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat
3. Rakyat Papua Barat dari sorong sampai merauke dan Orang Papua barat di Luar negeri wajib melakukan doa dan puasa untuk mendukung proses pendaftaran di sekertariat MSG
4. Disampaikan kepada pengurus KNPB wilayah segera Lakukan doa dan ibadah di sekertariat Masing-masing sesui dengan Kondisi wilayah masing-masing. 
Dibawa sorotan Thema Nasional : Thema Nasional : � PERAYAAN HUTKE 160 TAHUN INJIL MASUK DITANAH PAPUA 5 FEBRUARI 1855-2015 DENGAN NAMA TUHAN WEST PAPUA MENGAJUKAN LAMARAN KE MSG 

Demikian himbauan umum Badan Pengurus Pusat komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) atas perhatian dan kerja sama yang baik tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih, tuhan yesus Memberkati.

Salam Revolusi � kita Harus Mengakhiri�
Numbay, 30 Januari 2014

          BPP Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

VICTOR F. YEIMO                             ONES SUHUNIAP
Ketua Umum                                             Sekertaris Umum

----------
Sumber : KNPB
 
Copyright © 2013 -2018 KNPBnews
Design by FBTemplates | BTT