 |
| Logo dan Bendera KNPB. Foto: Ist. |
Namun, untuk konteks lokal dan internal orang Papua, Ones mengakui, dialog penting untuk memajukan gerakan perjuangan rakyat dalam tahapan-tahapan yang lebih maju.
"Jika Dialog Papua-Jakarta berhasil dilakukan dengan menghadirkan pemerintah Indonesia tanpa ada jaminan politik dari PBB (Perserikatan Bangs-Bangsa) sebagai pemegang kewenangan penuh, maka dialog yang dilaksanakan hanya akan menjadi bahan legitimasi pemerintah Indonesia untuk berkampanye di dunia internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional bahwa persoalan rakyat Papua Barat telah diselesaikan melalui beberapa keputusan dalam Dialog Papua-Jakarta," kata Ones.
Yang dikhawatirkan, lanjut Ones, bila Dialog Papua-Jakarta dibelokkan menjadi Dialog golongan elit politik Papua dengan Jakarta. Bilamana hal seperti ini terjadi, menurutnya, "Rakyat Papua Barat sebagai subjek persoalan dijadikan objek (penonton) dalam instrument dialog yang sedang digagas oleh JDP."
Ones menilai, ada kelompok-kelompok elitik politik Papua yang telah menyusup ke ormas-ormas masyarakat, Gereja, LSM dan lembaga-lembaga negara milik pemerintah pusat dan di kalangan orang Papua dengan menyatakan sikap bahwa tidak ada istilah tawar menawar dalam politik Papua Merdeka sebab Papua Barat dalam bingkai NKRI sudah final.
"Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang akan dibicarakan dalam konsep Dialog yang ditawarkan JDP, apakah perjuangan rakyat Papua Barat untuk Merdeka akan senasip dengan perjuangan rakyat Aceh dalam Dialog?" tanya Ones.
Ones menegaskan, rakyat Papua Barat tetap berkomitmen untuk kemerdekaan Papua. (Hendrikus Yeimo/MS)
Sumber : www.majalahselangkah.com
Posting Komentar